Sangatta – Listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Dengan adanya aliran listrik kegiatan kemasyarakat dapat berjalan dengan lancar.
Melihat peran penting adanya listrik, di Kutai Timur sendiri masih bayak wilayah yang belum terdapat aliran listrik,
Sayid Anjas selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) tengah menyoroti beberapa daerah di Kutim yang hingga kini belum teraliri listrik. Menurutnya, pemerintah mesti mencari solusi agar cakupan jangkauan listrik di Kutim bisa merata sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sayid Anjas menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim mesti mengupayakan agar cakupan listrik di daerah hingga ke pelosok mesti merata. Sebab listrik merupakan kebutuhan mendasar warga.
Sehinnga, banyak hal terhambat akibat ketiadaan listrik, mulai dari perekonomian setempat sulit tumbuh hingga mengganggu proses pendidikan yang kerap membutuhkan bantuan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, ponsel dan jaringan yang berbasis internet.
“Kasihan. Di pedalaman itu masih banyak belum teraliri listrik. Sedih sekali lihatnya,’’ ucapnya.
Anjas mengaku, cakupan listrik di Kutim sulit merata disebabkan berbagai faktor. Misalnya jarak jangkauan yang cukup jauh. mengingat secara geografis Kutim bahkan lebih luas dari dari beberapa wilayah di Indonesia lainya, aksesibilitasnya sulit, lahan atau permukiman warga yang bersinggungan dengan perusahahaan tambang setempat, hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutim yang tak bisa dialokasikan buat mendanai pemasangan listrik dari PLN.
‘’Untuk ranahnya PLN, tidak didanai APBD Kutim. Tapi kalau energi terbarukan, baru bisa,’’ terangnya.
Anjas juga memberikan masukan kepada pemerintah tetap menegaskan agar memenuhi kebutuhan listrik warga. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal agar warga bisa merasakan listrik. Memang secara kapasitas masih terbatas, beda dengan aliran listrik PLN.
Ia berharap setidaknya, warga tidak hidup dalam gelap ketika malam. Pun dengen cara ini, setidaknya publik bisa menilai bahwa Pemkab Kutim tidak tutup mata dan berusaha memenuhi kebutuhan mendasar warga.
“Kalau PLTS komunal bisa dianggarkan pemerintah. Tapi ya ada keterbatasan, kapasitas listrik tidak sama dengan PLN,’’ beber Anjas. (adm1)
