Ketua DPRD Tanggapi Wacana Pemekaran Lima Kecamatan Di Kutai Timur

- Redaksi

Jumat, 17 November 2023 - 21:42 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Loading

Sangatta – Wacana pemekaran beberapa wilayah yang ada di Kutai Timur sudah sering di dengar. Namun sampai saat ini realisasi wacana tersebut belum juga terwujud.

Salah satu wilayah yang rencananya akan ada pemekaran yaitu Kecamatan Sangkulirang. Wilayah ini rencananya akan membentuk daerah otonomi baru (DOB), itu menjadi salah Kabupaten yang tergabung dalam provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Ketua DPRD Kutai Timur, menjelaskan terkait wacana tersebut, jadi ada kalau dilihat wilayah yang mau pemekaran

Baca Juga :   Serapan APBD Kutim 2024 Baru Capai 12 Persen, Agusriansyah Ridwan: Penyerapan Masih Berproses

Sangkulirang, Sandaran, Kaliorang, Kaubun dan Kecamatan Karangan telah dideklarasikan sejak beberapa tahun lalu, namun hingga saat ini progres pembentukan satu kabupaten baru belum terealisasi.

Joni  selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim)mengaku bahwa, dalam membentuk daerah otonomi baru, wilayah itu lengkap secara administrasi sehingga tak beralasan jika tidak dimekarkan menjadi salah satu Kabupaten.

Baca Juga :   Gelar Rapat Kerja Bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi D DPRD Kutim Minta Semua Program Bisa Terealisasi

“Baik secara administrasi kependudukan, wilayah dan syarat lima Kecamatan untuk menjadi satu Kabupaten sudah lengkap, tapi terhenti di pemerintahan pusat,” kata Joni.

Joni menjelasakan bahwa, tertahannya proses pemekaran wilayah tersebut karena masih moratorium pemekaran daerah otonom baru, kecuali untuk Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Masih moratorium jadi itu kendalanya,” ucapnya.

Adapun moratorium, lanjut Joni, karena beberapa daerah yang ingin diotonomikan itu atau dimekarkan itu belum mampu membiayai sendiri, masih menggantungkan ke APBN termasuk daerah induk atau bisa dikatakan Kutim belum mandiri secara finansial.

Baca Juga :   Agusriansyah Ridwan Minta Masyarakat dan DPRD Tak Khawatirkan Penyerapan APBD 2024 di Bawah Kepemimpinan Ardiansyah Sulaiman

Namun untuk peningkatan pelayanan dan pemerataan pembangunan di daerah itu perlu dilakukan pemekaran wilayah. Karena itu pemerintah pusat harus melakukan kajian mengenai berbagai kemungkinannya terlaksana pemerintah wilayah Kutim di Sangkulirang,” beber Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kutim itu. (ADM1)

Berita Terkait

Pemerintah Kutim Susun Peta Digital untuk Tutup Blank Spot
RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan
Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN
Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas
Joni Abdi Setia: Pekerjaan PU Skala Besar, Isu Penumpukan Proyek Tidak Benar
Disdukcapil Kutim Terapkan Reward Punishment untuk Tingkatkan Disiplin dan Layani Difabel Lewat Loket Khusus
Disdukcapil Kutim Kawal Verifikasi Isbat Nikah di Teluk Pandan
Fraksi PPP: “RPJMD Tanpa Kepemimpinan Sekda Akan Jadi Dokumen Indah Tanpa Jejak”

Berita Terkait

Rabu, 3 Desember 2025 - 20:57 WITA

DPMDes Kutai Timur Dorong Kerjasama Desa–Pihak Ketiga untuk Optimalkan Potensi Lokal

Selasa, 2 Desember 2025 - 20:54 WITA

Sosialisasi Kerjasama Desa Jadi Fokus DPMDes Kutai Timur

Senin, 1 Desember 2025 - 20:53 WITA

Efektivitas Program Kerjasama Desa DPMDes Kutai Timur Tetap Digenjot Meski Anggaran Terbatas

Senin, 1 Desember 2025 - 20:47 WITA

Kerjasama Desa di Kutai Timur Didorong untuk Tingkatkan Ekonomi Rakyat

Minggu, 30 November 2025 - 20:44 WITA

Contoh Kerjasama Desa: Listrik Desa Lomtesak Disuplai ke Lombentuk

Sabtu, 29 November 2025 - 22:48 WITA

Dukungan Internet dan Seragam Gratis untuk Siswa di Kutai Timur

Sabtu, 29 November 2025 - 20:38 WITA

Zainal Abidin, Hambatan Administrasi Jadi Tantangan DPMDes Kutai Timur dalam Kerjasama Desa

Sabtu, 29 November 2025 - 20:33 WITA

DPMDes Kutai Timur Rencanakan Sosialisasi Tata Cara Kerjasama Desa

Berita Terbaru

Advertorial

Pemerintah Kutim Susun Peta Digital untuk Tutup Blank Spot

Rabu, 3 Des 2025 - 10:17 WITA