Didi; Terkendala Minimnya Anggaran Satpol PP Sulit Lakukan Penindakan

- Redaksi

Rabu, 23 November 2022 - 12:05 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Loading

Kutai Timur – Kepala Satpol PP Kabupaten Kutai Timur, Didi Herdiansyah mengungkapkan, selama ini dalam melaksanakan kinerjanya seperti penetiban pedagang kaki lima, tempat hiburan malam dan lain sebagainya, ia tidak bisa melakukan penindakan yang tegas.

Pasalnya, sejauh ini payung hukum di Kabupaten Timur yang mengatur tentang hal tersebut belum jelas. Sehingga, kinerja yang dilakukan Satpol PP tidak bisa maksimal.

“Kami sudah sering gering dengan anggota DPRD untuk membahas besaran anggaran bagi Satpol PP. Tapi nyatanya, belum ada kepastian dan usulan kita belum disepakati,” ungkapnya.

Baca Juga :   Awang Amir: Penyaluran Bansos di Kutim Berasnya Berasal Dari Panen Petani Lokal

Ia juga menuturkan, terkait dengan penertiban tempat hiburan malam, peraturannya hanya terkait dengan izinnya saja. Kemudian, soal penertiban pedagang kakil lima juga hanya mengatur soal penertiban dan tidak bisa melakukan penyitaan.

Sampai saat ini belum ada peraturan bupati ataupun lainnya yang jelas dan bisa diterapkan. Artinya, Satpol PP hanya bisa melakukan tindakan peneguran, karena belum adanya kepastian hukum yang jelas.

Baca Juga :   Pemkab Proyeksikan APBD Kutim Tembus Rp5 Triliun di 2023

Setelah dilakukan peneguran, keesokan harinya masyarakat yang melanggar itu akan mengulangi perbuatannya.

“Jadi belum ada kepastian hukum yang jelas. Misal hari ini kami lakukan penertiban hanya bersifat teguran saja, dan besok mereka akan kembali seperti itu lagi,” tuturnya.

Kemudian ia juga mencontohkan, mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berada di kantor DPMPTSP. Kemudian pemilik bangunan itu melanggar aturan, ketika dicek di lapangan ternyata alamat bangunan tidak sesuai dengan yang dicantumkan pada pengajuan IMB. Hal inilah yang juga membuat Satpol PP kebingungan dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya.

Baca Juga :   Dinas Perpustakaan Bakal Luncurkan Aplikasi e-Kutim

Pada intinya Satpol PP ada yang pasif dan aktif. Dalam satu tahun untuk kegiatan penertiban sekitar 100 an lebih. Namun, ia hanya memiliki personel sebanyak 148 orang, padahal idealnya 200 orang.

“Intinya kita itu ada yang pasif dan aktif. Kegiatan yang banyak tidak disertai dengan dukungan anggaran dan juga kita terbatas jumlah personelnya,” tambah dia. (Adv)

Berita Terkait

Rumah Sakit Muara Bengkal Menunggu Penunjukan Direktur
Kecamatan Di Kutim Butuhkan Dokter Spesialis Tunjangan Di Naikan Jadi 60 Juta
Dinkes Kutim Skrining Hipotiroid Penting Dilakukan Bagi Bayi Yang Baru Lahir
Melalui Program Germas Dinkes Kutim Harapkan Masyarakat Ubah Pola Hidup Menjadi Lebih Sehat
Guna Deteksi Penyakit Sejak Dini Dinkes Kutim Sarankan Warga Lakukan Skrining Kesehatan Rutin
Program BPJS Gratis Untuk Warga Kutim Di Ambil Dari Anggaran Daerah
Remaja Kutim Butuh Perhatian DPPKB Gelar Jambore PIK-R
Hangus Terbakar, SD 001 Kongbeng Kembali Dibangun Tahun 2024

Berita Terkait

Senin, 17 Juni 2024 - 20:27 WITA

Kasmidi Bulang Qurban 34 Ekor Sapi di Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah

Rabu, 12 Juni 2024 - 22:01 WITA

DPRD Kutim Harapkan Masyarakat Kooperatif dalam Proses Penertiban Pasar Rantau Pulung

Rabu, 12 Juni 2024 - 20:56 WITA

DPRD Kutim Berharap Pelaku Asusila di Babat Habis Tanpa Pandang Bulu

Rabu, 12 Juni 2024 - 20:22 WITA

DPRD Kutim Harap Pemerintah Lebih Tegas Tertibkan Pedagang di Pasar Rantau Pulung

Rabu, 12 Juni 2024 - 15:17 WITA

Yan Sebut Kendala Pembangunan Terkait Serapan Anggaran Belum Maksimal

Senin, 10 Juni 2024 - 22:47 WITA

DPRD Kutai Timur Panggil Tiga Dinas Terkait Serapan APBD TA 2024

Selasa, 21 Mei 2024 - 06:13 WITA

Purna Tugas, Basti Fokus Ke Keluarga

Rabu, 15 Mei 2024 - 22:13 WITA

Kasmidi Bulang Kembalikan Formulir Ke PDI Dan Inginkan Berjuang Bersama PDI

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!