Menu

Mode Gelap
Pengurus BKMM-DMI Kota Balikpapan Dilantik Dispar Kutim gelar Pelatihan Tingkatkan SDM di Bidang Kuliner Dinsos Kutim kembali Salurkan Bantuan dari Program DTKS Kaltim Jelang Pilkades Serentak, Ardiansyah Tekankan Jangan lagi ada Rekayasa Aturan DLH Kutim Gandeng GIZ Gelar Lokalatih Pelaporan Inventarisasi Emisi GRK

Kominfo Kutai Timur ยท 2 Des 2022 WITA

Dinsos Kutim Tepis Data Kemiskinan yang Dirilis Pemerintah Pusat


 Dinsos Kutim Tepis Data Kemiskinan yang Dirilis Pemerintah Pusat Perbesar

Kutai Timur – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi salah satu daerah yang memiliki angka kemiskinan ekstrem. Hal tersebut berdasarkan data yang dirilis oleh pemerintah pusat terkait angka kemiskinan.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Sosial (Dinsos) menepis data yang disampaikan pemerintah pusat soal angka kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Kabag Pemberdayaan Sosial Dinsos Kutim, Budi Mulia mengatakan pendataan masyarakat menengah ke bawah atau penerima bantuan dapat dilihat dari aplikasi SIKS-NG.

Aplikasi tersebut berisikan data penerima bantuan, mulai daftar keluarga, tempat tinggal, alamat, hingga pekerjaan. Di mana data itu terus diupdate oleh tim yang berada di lapangan.

“Jadi data ini berubah-ubah setiap bulan. Data tersebut nantinya yang diupdate tim kami, ada dua orang setiap desa,” ucapnya.

Update data akhir nantinya berada di hasil musyawarah desa (Musdes) dilakukan minimal enam bulan atau dua kali dalam setahun.

Sedangkan update setiap bulan terkait perubahan data. Semisal, satu keluarga yang semulanya terdaftar sebagai penerima bantuan mendapatkan pekerjaan yang layak dan menerima pemasukan yang cukup, maka wajib melaporkan pada tim yang ada.

“Lalu misal ada yang meninggal, ini juga wajib dilaporkan. Setiap bulannya tim kami akan update ke SIKS-NG, untuk itu datanya selalu berubah-ubah,” terangnya.

Pada pelaksanaan musdes tersebut, rekomendasi dan sanggahan dari tetangga masuk dalam pertimbangan. Apabila satu orang merekomendasikan, maka harus ada pendapatan dari tetangga lainnya.

Apabila berdasarkan keterangan warga sekitar yang direkomendasikan tersebut tidak layak menerima bantuan, maka sanggahan dapat diterima.

“Misal ada satu orang terdata sebagai penerima bantuan, lalu ada beberapa warga yang menyanggahnya dan berkata bahwa orang ini mampu serta tidak layak menerima bantuan, maka datanya bisa dihapuskan pada musdes,” tandasnya.(Adv/Nur)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

Baca Lainnya

Pemkab Kutim Galang Donasi Untuk Gempa Cianjur

6 Desember 2022 - 19:34 WITA

Pilkades Serentak di Kutim Berjalan Aman dan Kondusif

5 Desember 2022 - 10:36 WITA

Jalan AMD Sangatta Selatan Telah di Semen

4 Desember 2022 - 16:56 WITA

DPU Kutim Mulai Perbaiki Jalan di Rantau Pulung

4 Desember 2022 - 16:47 WITA

Bupati Kutim Buka Kegiatan Pemberian Bantuan Inflasi Dampak Naiknya BBM

4 Desember 2022 - 12:56 WITA

Dispar Kutim Akan Buat Rambu Peringatan Untuk Cegah Vandalisme

3 Desember 2022 - 12:15 WITA

Trending di Kominfo Kutai Timur