SAMARINDA – Antrean panjang yang terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi masalah utama yang mengganggu kenyamanan masyarakat.
Warga di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan mengeluhkan dampak kemacetan yang timbul akibat tingginya volume kendaraan yang antre untuk mendapatkan bahan bakar.
Menanggapi hal ini, anggota DPRD Provinsi Kaltim, Jahidin, mengungkapkan perlunya upaya terkoordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengatasi masalah antrean yang terus berlarut-larut ini.
Menurutnya, penyelesaian masalah ini membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak dan kebijakan yang tepat.
“Penyelesaian masalah antrean panjang di SPBU tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota harus bersinergi untuk menangani masalah ini,” ujar Jahidin.
Jahidin menekankan pentingnya peran Perusahaan Daerah (Perusda) dalam membangun lebih banyak SPBU.
Dengan bertambahnya jumlah SPBU, ia meyakini distribusi bahan bakar akan lebih merata, sehingga antrean panjang bisa diminimalisir.
“Jika Perusda bisa membangun lebih banyak SPBU, maka distribusi BBM akan lebih lancar, dan antrean panjang bisa dikurangi,” ujarnya.
Selain itu, Jahidin juga menyarankan agar pembangunan SPBU baru difokuskan di area pinggiran kota, bukan di pusat kota, untuk mengurangi kemacetan dan mempercepat proses pengisian bahan bakar.
“Lokasi SPBU baru sebaiknya berada di luar pusat kota, sehingga antrean di SPBU tidak menyebabkan kemacetan parah di jalan-jalan utama kota,” jelasnya.
Jahidin berharap dengan langkah ini, masalah antrean panjang di SPBU bisa segera teratasi, dan distribusi bahan bakar di Kaltim menjadi lebih efisien dan merata.
Dia menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan semua pihak terkait untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
“Kerjasama antara semua pihak adalah kunci untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (adv)
