Kutai Timur – Pemkab Kutai Timur menghadapi tantangan besar dalam merealisasikan anggaran tahun ini akibat masalah teknis pada sistem administrasi keuangan, khususnya pada Sistem Penatausahaan Daerah (SPD). Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur (Sekkab), Insan Bowo Asmoro, mengungkapkan bahwa kendala ini berdampak langsung pada kelancaran pencairan anggaran dan pelaksanaan program-program pembangunan.
Bowo menjelaskan bahwa sistem online yang digunakan untuk mengelola anggaran seharusnya dapat mempercepat proses administrasi, namun justru mengalami banyak hambatan teknis. “Sesuai arahan Pak Pj Bupati, kita harus terus melakukan evaluasi melalui Radalog. Rapat ini menjadi kesempatan penting untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran,” ujar Bowo.
Masalah utama yang sering ditemui, lanjut Bowo, adalah terkait dengan SPD, yang sering mengalami gangguan teknis. “Di lapangan, banyak perangkat daerah yang sebenarnya sudah siap untuk melakukan pembayaran, tapi prosesnya tertunda karena SPD bermasalah,” jelasnya. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam realisasi anggaran, di mana meskipun anggaran sudah tersedia dan perangkat daerah siap, pembayaran tidak dapat dilakukan tepat waktu.
Bowo menambahkan bahwa kendala ini mengakibatkan beberapa perangkat daerah masuk dalam kategori “zona merah” karena keterlambatan dalam merealisasikan anggaran. “Pembayaran sering tertunda meskipun anggaran sudah siap dicairkan. Akibatnya, beberapa perangkat daerah terhambat, dan ini mempengaruhi pelaksanaan berbagai program pembangunan,” ujar Bowo.
Pemkab Kutai Timur kini berupaya untuk mengatasi masalah teknis ini agar sistem administrasi anggaran dapat berjalan lebih lancar. Diharapkan, perbaikan pada sistem SPD dapat mempercepat pencairan dana dan mendukung kelancaran pembangunan di Kutai Timur. Bowo menegaskan bahwa evaluasi terus dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat daerah dapat menyelesaikan proses administrasi dengan baik, dan pembangunan di daerah tidak terhambat lebih lanjut. (Adv)
