BERAU – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Syarifatul Syadiah, menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di beberapa kampung di Kabupaten Berau, termasuk Kampung Buyung-Buyung, Talabar, dan Tanjung Batu.
Kegiatan ini mengungkapkan sejumlah isu penting yang menjadi kebutuhan mendesak warga, mulai dari infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi.
Salah satu keluhan utama warga adalah kondisi jalan yang memprihatinkan. Masyarakat berharap pemerintah dapat meningkatkan kualitas jalan antar kampung yang menjadi akses vital untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
“Jalan ini merupakan akses utama warga yang dilalui setiap hari. Dengan jarak antar kampung yang cukup jauh, kondisi jalan yang rusak sangat menyulitkan,” ungkap Syarifatul.
Selain infrastruktur, kelangkaan gas LPG 3 kg menjadi persoalan lain yang dikeluhkan masyarakat.
“Gas itu kebutuhan pokok untuk memasak sehari-hari. Kalau langka, tentu sangat menyulitkan,” ujar Syarifatul yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial.
Masyarakat juga mengusulkan adanya program pelatihan keterampilan, seperti tata boga, menjahit, dan pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk ibu rumah tangga.
Mereka berharap program-program ini dapat meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus memberdayakan perempuan di kampung-kampung.
Di sektor pertanian, para petani mengeluhkan keterbatasan pasokan pupuk yang dinilai memengaruhi produktivitas hasil panen.
Mereka berharap adanya dukungan berupa bantuan pupuk untuk meningkatkan hasil pertanian mereka.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Syarifatul Syadiah menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat Berau.
Dia berjanji akan membawa persoalan ini ke DPRD Kaltim untuk mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah daerah.
“Saya akan terus melakukan kunjungan langsung ke berbagai wilayah agar dapat memahami kebutuhan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, solusi yang diberikan bisa lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Reses ini menjadi momentum penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat Berau dengan kebijakan pemerintah, sekaligus mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah. (adv)
