Pemerintah Kutim Susun Peta Digital untuk Tutup Blank Spot

- Redaksi

Rabu, 3 Desember 2025 - 10:17 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Loading

Kutim — Di tengah geliat pembangunan digital, Kutai Timur masih menyimpan titik-titik sunyi tanpa sinyal—wilayah-wilayah yang seakan terputus dari dunia maya. Tahun ini, Diskominfo Staper Kutim memilih langkah berbeda: bukan hanya menambah menara, tetapi menyusun peta definitif kebutuhan jaringan sebagai fondasi percepatan layanan telekomunikasi.

Kepala Diskominfo Kutim, Ronny Bonar, menyebut bahwa kerja sama dengan para provider bukan lagi sekadar opsi, melainkan strategi utama. Namun, strategi tersebut baru bisa tepat sasaran jika pemerintah memahami kondisi sebenarnya di lapangan.

“Wilayah kita luas dan tidak semua provider punya kemampuan menjangkau semuanya. Karena itu tahun ini fokus kami adalah memetakan kebutuhan terlebih dulu,” jelas Ronny.

Pendekatan ini menandai babak baru: Kutim tidak ingin sekadar memasang infrastruktur, tetapi memastikan kehadirannya tepat di titik yang benar-benar membutuhkan. Inventarisasi blank spot menjadi dasar penting untuk menghindari pembangunan yang mubazir.

Di beberapa kecamatan, masyarakat masih harus berjalan ke bukit tertentu atau menunggu cuaca cerah hanya untuk mendapatkan sedikit sinyal. Masalah seperti inilah yang menurut Ronny perlu dicatat secara detail sebelum pemerintah bergerak lebih jauh.

“Tantangannya bukan hanya teknis, tetapi juga anggaran. Kita sesuaikan kemampuan daerah, tapi tetap mengejar agar kesenjangan digital bisa menyempit,” tambahnya.

Selain fokus pemetaan, Diskominfo Kutim juga membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan penyedia layanan internet. Tujuannya sederhana namun krusial: memastikan akses digital tidak hanya dinikmati pusat kota, tetapi juga desa-desa yang selama ini berada di pinggir jaringan.

Pemerintah daerah percaya bahwa akses telekomunikasi bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan fondasi layanan publik modern—mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga administrasi.

Dengan peta digital yang lebih akurat dan kerja sama lintas pihak, Kutim menegaskan ambisinya: tidak ada lagi warga yang terputus dari dunia digital hanya karena lokasi mereka terpencil. “Kami ingin seluruh masyarakat Kutim menikmati jaringan yang layak,” tutup Ronny. (ADV)

Berita Terkait

Tepis Isu Salah, Pemkab Kutim Tegaskan Rp9 Miliar untuk Pengadaan 40 Ambulans
RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan
Bupati Bagikan Motor Operasional Untuk RT Teluk Lingga, Simbol Penguatan Akar Pemerintahan Kutim
Ketika Predator Sungai Bengalon Banyak Menelan Korban: Kutim Siap Bagun Penangkaran Buaya
Kutim Samakan Irama Pendidikan: BOSDA Kini Mengalir ke Madrasah, Tak Lagi Hanya Sekolah Negeri
Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN
Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas
Disdukcapil Kutim Optimalkan Layanan e-KTP di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran

Berita Terkait

Senin, 2 Maret 2026 - 19:20 WITA

Tepis Isu Salah, Pemkab Kutim Tegaskan Rp9 Miliar untuk Pengadaan 40 Ambulans

Rabu, 3 Desember 2025 - 10:09 WITA

RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan

Rabu, 3 Desember 2025 - 09:33 WITA

Bupati Bagikan Motor Operasional Untuk RT Teluk Lingga, Simbol Penguatan Akar Pemerintahan Kutim

Rabu, 3 Desember 2025 - 04:01 WITA

Ketika Predator Sungai Bengalon Banyak Menelan Korban: Kutim Siap Bagun Penangkaran Buaya

Senin, 1 Desember 2025 - 03:50 WITA

Kutim Samakan Irama Pendidikan: BOSDA Kini Mengalir ke Madrasah, Tak Lagi Hanya Sekolah Negeri

Senin, 1 Desember 2025 - 03:45 WITA

Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN

Senin, 1 Desember 2025 - 03:39 WITA

Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas

Jumat, 28 November 2025 - 23:41 WITA

Disdukcapil Kutim Optimalkan Layanan e-KTP di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran

Berita Terbaru