Kutai Timur – Hambatan administrasi menjadi salah satu tantangan utama bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutai Timur dalam menjalankan program kerjasama desa. Kabid Kerjasama Desa, Zainal Abidin, mengatakan sebagian dokumen MOU dan pertanggungjawaban kerjasama masih dipegang oleh desa atau perusahaan, sehingga DPMDes perlu melakukan pendampingan yang lebih intensif.
“Selama ini kami hanya mendata kegiatan yang ada, sementara dokumen asli tidak selalu tersedia di DPMDes. Tahun ini kami berencana menggelar sosialisasi untuk menindaklanjuti dan mendapatkan dokumen lengkap dari semua pihak terkait,” ujar Zainal.
Masalah administrasi ini mencakup kerjasama antar-desa maupun kerjasama desa dengan pihak ketiga, termasuk perusahaan. Dengan dokumentasi yang lengkap, manfaat kerjasama dapat diukur dan diawasi secara tepat, mulai dari pengelolaan dana CSR hingga potensi desa lainnya.
Zainal menambahkan, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tambahan. Tahun depan alokasi untuk tiga bidang hanya Rp 100 juta, jauh lebih kecil dibanding anggaran sebelumnya yang mencapai Rp 1 miliar. Meski begitu, pihaknya tetap optimis program kerjasama desa dapat berjalan efektif.
“Kami mendampingi semua proses, mulai dari MOU hingga pelaksanaan di lapangan, agar administrasi lengkap dan program berjalan sesuai tujuan. Pendampingan ini sangat penting agar kerjasama desa tetap sesuai aturan Permendagi No. 96 Tahun 2017 dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” tuturnya.
Pendampingan administrasi diharapkan memastikan program kerjasama desa berkelanjutan, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi pengembangan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat desa di Kutai Timur.
