Kutim — Muara Bengalon kembali menjadi buah bibir. Bukan karena banjir atau konflik lahan, melainkan karena penghuni lamanya buaya yang semakin sering muncul ke permukaan. Alih-alih panik atau sekadar memasang papan peringatan, Pemkab Kutai Timur memilih langkah yang lebih visioner: membangun kawasan konservasi sekaligus penangkaran buaya.
Langkah ini menandai babak baru hubungan manusia dan satwa liar di Kutim. Pemerintah ingin menciptakan ruang aman bagi warga tanpa mengorbankan habitat hewan purba yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut.
Asisten II Setkab Kutim, Noviari Noor, menggambarkan pendekatan pemerintah sebagai “keputusan yang mempertimbangkan dua sisi kehidupan.Warga ingin aman, tapi buaya juga punya hak hidup di habitatnya. Kita mencari solusi yang tidak saling meniadakan,” jelasnya.
Rencana ini tidak disusun terburu-buru. Pemerintah telah merampungkan Feasibility Study (FS) dan Detailed Engineering Design (DED), memastikan bahwa kawasan konservasi bukan hanya ide, tetapi proyek terukur yang layak dijalankan.
Kawasan konservasi yang direncanakan akan menjadi habitat terkontrol, lengkap dengan standar keamanan dan sistem pemeliharaan yang sesuai kaidah konservasi. Namun Kutim melihat peluang lebih besar: bukan hanya melindungi, tetapi juga membuka ruang edukasi dan bahkan destinasi wisata.
“Jika dikelola profesional, kawasan ini bisa menjadi magnet wisata baru, menciptakan lapangan kerja, dan menambah pemahaman publik soal konservasi,” ujar Noviari.
Pendekatan ini selaras dengan semangat pembangunan berkelanjutan yang tengah didorong Kutim. Keamanan warga dan kelestarian satwa bukan dua pilihan yang harus dipertentangkan, melainkan dua kepentingan yang bisa berjalan berdampingan.
Dengan rencana konservasi ini, Bengalon bukan hanya menjadi tempat tinggal buaya—melainkan simbol bagaimana Kutim mengelola konflik alam dan manusia dengan kepala dingin dan arah yang jelas.
