KUTAI TIMUR – Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) merupakan pertemuan penting yang digelar untuk membahas penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Pandangan umum ini dibacakan oleh Ramadhani, wakil dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di hadapan para pemimpin DPRD Kutim, termasuk Ketua DPRD Kutim, Jimmi, Wakil Ketua II Prayunita Utami, Pemkesra Kutim, dan berbagai undangan lainnya.
Pandangan umum yang disampaikan oleh Ramadhani memberikan apresiasi positif dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kutim atas kerja keras mereka.
Ia juga mengungkapkan penghargaan atas prioritas penganggaran yang diberikan untuk komponen belanja daerah.
Dalam pandangannya, komponen belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 11,136 triliun dengan rincian sebagai berikut: belanja operasi sebesar Rp. 5,603 triliun, belanja modal sebesar Rp. 4,321 triliun, belanja tidak terduga sebesar Rp. 20 miliar, dan belanja transfer yang berasal dari belanja bantuan yang diproyeksikanar Rp. 1,191 triliun.
Ramadhani juga berharap beberapa hal yang telah ditargetkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025.
“Target pendapatan daerah pada 2025 yang diproyeksikan sebesar Rp. 11,151 triliun. Dengan rincian PAD sebesar Rp. 358,388 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp. 10,245 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 547,795 miliar,” sebutnya.
Sebagai antisipasi dalam percepatan yang telah ditargetkan dalam APBD TA 2025, Ramadhani mengungkapkan harapannya agar Pemerintah Kutim dapat cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan.
Menurutnya, pemerintah harus tidak hanya membelanjakan dan menghabiskan anggaran, tetapi juga perlu mencari sumber pendapatan alternatif secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien.
Dalam pandangan Ramadhani, ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh Pemerintah Kutim dalam mencapai target pendapatan tersebut.
Salah satunya adalah keterbatasan sumber dayam dan potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi hal ini, seperti diversifikasi sumber pendapatan dan peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran.
Terakhir, dia meminta agar satuan kerja perangkat daerah dapat bekerja keras, bergerak cepat, cermat dan tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan.
“Sehingga target-target hendak dicapai terpenuhi serta serapan anggaran bisa dimaksimalkan,” pungkasnya.(Adv/res)
