Kutai Timur – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kutai Timur (Kutim), Achmad Junaidi, membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) SPIP Terintegritas dengan tema Penurunan Prevalensi Stunting dan Manajemen Risiko. Dalam sambutannya, Junaidi mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini, salah satunya adalah keterbatasan anggaran.
“Pembiayaan masih terbatas di anggaran perubahan. Hanya dengan anggaran yang ada, kami dapat melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini juga terbatas hanya untuk DP2KB dan sekitar 9 atau 10 OPD yang kami anggap penting untuk terlibat,” kata Junaidi.
Ia menekankan pentingnya peran Bappeda dalam memastikan bahwa perencanaan percepatan penurunan stunting dapat berjalan sesuai dengan arahan dan bimbingan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). “Jika kita tidak melibatkan Bappeda dan berkoordinasi dengan baik, perencanaan percepatan penurunan stunting bisa saja terhambat. APBD kita besar, mencapai 4 triliun, namun jika tidak ada koordinasi yang baik, anggaran ini tidak bisa maksimal dirasakan oleh masyarakat,” ujar Junaidi.
Lebih lanjut, Junaidi menambahkan bahwa untuk menanggulangi stunting, pihaknya mengundang camat dan kepala desa, baik secara langsung maupun daring. Camat, menurutnya, memiliki peran penting sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan. “Kami juga mengundang Dinas Kesehatan, karena data terkait stunting terhimpun di SSKI dan NPGBN yang ada di Kemenkes,” tambahnya.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman berbagai stakeholder terkait manajemen risiko dan integritas dalam pengelolaan program-program pembangunan daerah, khususnya dalam penurunan prevalensi stunting. (Adv)
