Kutai Timur- Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yan menyampaikan tanggapan terkait rendahnya penyerapan anggaran pada September 2023, yang baru mencapai 33 persen.
Yan menyampaikan, kendala utama dalam pembangunan daerah saat ini terkait penyerapan anggaran yang masih jauh dari optimal.
“Ini tidak sebanding lurus dengan pelaksanaan di lapangan. Dari Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Panitia Khusus (Pansus), kita sudah mendapat informasi bahwa justru di biaya perjalanan dinas dan biaya operasional pemerintah itu yang banyak tidak terserap,” ungkapnya.
Ia menekankan, masalah utama terletak pada rendahnya penyerapan anggaran, terutama pada saat anggaran yang tersedia masih cukup besar.
“Terutama dalam perjalanan dinas dan bimtek tidak terserap, mungkin itu yang nanti kita dorong saat ini ke pihak pemerintah untuk benar-benar merencanakan sesuatu,” ungkapnya.
“Jangan membuat suatu perencanaan yang terlalu besar tetapi tidak sanggup untuk melaksanakannya,” tambahnya.
Yan mengatakan, bahwa pada tahun sebelumnya (2023), anggaran sebesar Rp1,5 triliun belum dapat terserap sepenuhnya.
“Kita lihat di dalam LKPJ Bupati tahun anggaran 2023 besar sekali, dan salah satu penyumbang anggaran tidak terserap itu dari operasionalnya dinas-dinas,” paparnya.
Pihaknya menekankan pada perencanaan yang matang dan memang harus dapat sesuai dengan realisasi di lapangan.
“Bukan berarti kita ‘melarang perjalanan dinas’, tapi bagaimana mereka merencanakan dan realisasinya dapat terserap habis,” sayangnya.
“Itu yang kita dorong ke pihak pemerintah untuk terus berbenah, jangan sampai terulang. Ini tahun ke tiga kita punya anggaran besar, silvanya juga besar,” pungkasnya.
