Kutai timur – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur (Kutim) tengah mengupayakan pemenuhan program seragam gratis bagi para siswa, meski menghadapi berbagai tantangan terkait penganggaran. Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menegaskan bahwa program ini murni untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, bukan karena tahun politik. Menurutnya, pelaksanaan bertahap diperlukan agar anggaran tetap seimbang sepanjang tahun.
“Pemenuhan program seragam gratis ini jangan disalahartikan karena tahun politik. Kami hanya menerjemahkan visi-misi Bupati, sehingga harapannya bisa terwujud,” jelas Mulyono.
“Anggarannya besar, jadi kalau semua ditaruh di depan, pertengahan tahun bisa tidak tercover. Maka, kami masukkan sebagian di anggaran murni dan sisanya di anggaran perubahan,” lanjutnya.
Untuk mendukung program ini, Disdikbud juga mengeluarkan kebijakan agar sekolah tidak memaksakan siswa membeli buku pelajaran. “Sekolah tidak boleh mewajibkan anak beli buku. Kalau ada yang mau beli, silakan, tapi tidak wajib. Kalau ada yang mewajibkan, lapor ke saya,” tegas Mulyono.
Selain itu, Disdikbud memberikan kelonggaran dalam penggunaan seragam sekolah. Hingga akhir tahun, siswa tidak diwajibkan mengenakan seragam tertentu sesuai hari. “Misalnya, jika hari Rabu harus pakai Pramuka, tapi seragamnya belum ada, siswa boleh pakai seragam lain,” ungkapnya. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban orang tua, yang diharapkan dapat lebih fleksibel hingga seluruh program seragam gratis selesai.
Dengan berbagai kebijakan ini, Disdikbud Kutim berupaya maksimal untuk memastikan program pendidikan berjalan lancar dan tidak memberatkan masyarakat, sekaligus menjadikan pendidikan lebih inklusif dan mudah diakses bagi semua kalangan di Kutim.(Adv)
