SAMARINDA – Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) memberikan tantangan baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat.
Untuk menghadapi ini, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan pentingnya memiliki database pertanian yang komprehensif sebagai langkah awal menuju swasembada pangan.
“Kita butuh data konkret tentang luas lahan, kualitas tanah, dan jenis tanaman yang cocok di tiap kabupaten/kota. Dengan data yang akurat, kita bisa memaksimalkan potensi pertanian lokal,” ujar Ananda.
Ia menilai, meskipun Kaltim memiliki daerah seperti Kutai Kartanegara, Paser, dan Penajam Paser Utara yang dikenal sebagai lumbung pangan, wilayah lain juga berpotensi besar jika dikelola secara optimal.
Ananda juga menyoroti permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan sebagai salah satu kendala utama menurunnya produksi padi di Kaltim.
“Ini masalah serius. Ketahanan pangan tidak akan tercapai jika lahan terus berkurang. Kita butuh regulasi yang jelas untuk melindungi lahan produktif,” tegasnya.
Selain pemetaan data, Ananda mendorong pengembangan food estate di Kaltim sebagai solusi strategis, dengan catatan kebijakan ini harus berpihak pada petani lokal.
Dia meyakini bahwa food estate dapat menjadi jawaban untuk memperkuat swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Kalau dikelola serius, food estate bisa menjadi lumbung pangan baru di Kaltim, tapi harus tetap berpihak pada kesejahteraan petani kita,” imbuhnya.
Ananda mengingatkan bahwa keberhasilan Kaltim sebagai penyangga pangan IKN membutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.
Dia berharap program ini menjadi prioritas pembangunan, seiring dengan fokus pada sumber daya alam yang selama ini mendominasi PAD Kaltim.
“Ketahanan pangan adalah isu strategis yang harus ditangani serius. Kalau Kaltim bisa mandiri pangan, kita tidak hanya menopang kebutuhan IKN, tapi juga membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan,” tutup Ananda. (adv)
