Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menghadapi kendala signifikan dalam proses pencairan anggaran yang berdampak pada kelancaran program-program pembangunan. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur (Sekkab), Insan Bowo Asmoro, mengungkapkan bahwa masalah teknis pada Sistem Penatausahaan Daerah (SPD) menjadi hambatan utama dalam realisasi anggaran tahun ini.
Menurut Bowo, meskipun sistem online yang digunakan untuk pengelolaan anggaran dirancang untuk meningkatkan efisiensi, kenyataannya sistem ini sering mengalami gangguan teknis yang memperlambat pencairan dana. “Sesuai arahan Pak Pj Bupati, kami diminta untuk terus melakukan evaluasi melalui Radalog. Rapat evaluasi ini menjadi momen penting untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran,” ujar Bowo.
Kendala utama yang ditemui, lanjut Bowo, berkaitan dengan gangguan pada sistem SPD yang menyebabkan beberapa perangkat daerah tidak bisa mencairkan anggaran meskipun dana sudah tersedia. “Banyak perangkat daerah yang sebenarnya sudah siap untuk melakukan pembayaran, tetapi prosesnya tertunda karena adanya masalah pada SPD,” kata Bowo. Akibatnya, perangkat daerah yang mengalami keterlambatan ini masuk dalam kategori “zona merah,” menunjukkan bahwa mereka belum berhasil mencapai target realisasi anggaran.
Bowo menambahkan, masalah teknis ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam proses administrasi keuangan, karena pembayaran tertunda meskipun anggaran sudah siap dicairkan. Hal ini mempengaruhi pelaksanaan proyek pembangunan yang telah direncanakan. “Pembayaran sering tertunda, dan ini berimbas pada kelancaran berbagai program pembangunan yang seharusnya sudah berjalan,” ujarnya.
Untuk itu, Pemkab Kutai Timur berupaya mencari solusi atas permasalahan teknis pada sistem SPD, agar pencairan anggaran dapat dilakukan lebih cepat dan pembangunan dapat berjalan lancar. Bowo memastikan bahwa evaluasi terus dilakukan untuk memperbaiki sistem administrasi, agar tidak ada lagi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kutai Timur.
