Anggota DPRD Kutim Hj. Fitriani Tegas Perjuangkan Aspirasi Perempuan

- Redaksi

Kamis, 2 November 2023 - 15:52 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Loading

Sangatta – Pada dasarnya, perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki terutama dalam menduduki kursi kepemimpinan. Namun pada praktiknya masih banyak yang beranggapan bahwa ketika wanita menjadi seorang pemimpin maka ia akan mengungguli laki-laki.

Jumlah pemimpin wanita yang ada hingga saat ini di Indonesia masih sangat minim dibandingkan dengan pemimpin laki-laki. Bahkan beberapa kalangan memandang bahwa kehadiran pemimpin wanita menjadi suatu permasalahan tersendiri alias belum pantas untuk menjadi pemimpin apalagi mempimpin lagi-lagi disemua sektor.

Baca Juga :   Novel Tyty Pemboanan minta Beasiswa Harus Terintegrasi Satu Pintu

Terkait dengan hal tersebut, Anggota DPRD Kutai Timur Komisi A saat ditemui di acara Perempuan Berpolitik, kamis ( 02/11/2023), Hj. Fitriani menyebut jika pihaknya bakal memperjuangkan aspirasi Perempuan di Kutai Timur.

Hj.Fitriani mengatakan jika sebagai keterwakilan perempuan di DPRD tentunya mempunyai peran dalam memperjuangkan aspirasi Perempuan.

“Aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada, khususnya untuk perempuan yang ada di Kabupaten Kutai Timur tentunya kita harus penuhi,” ujarnya

Baca Juga :   Administarasi Di Anggap Penting Di Tingkat RT, Basti Sangga Langi Beri Bantuan Komputer

“Insya allah nanti ke depan di Tahun 2024 , jika masih ada anggaran kami pingin nanti anggaran itu kita akomodir,” jelasnya.

Menurutnya, banyaknya organisasi perempuan yang ingin meningkatkan keterampilannya, seperti menggunakan mesin jahit, laundry, tentunya harus diperjuangkan.

“Kita mau membantu tapi tidak ada legalitas. Nah, tanpa ada legalitas yang kuat, kita tidak bisa dilaksanakan,” ungkapnya.

Baca Juga :   Jimmy Minta Pemkab Kutai Timur Maksimalkan Proyek Multi Years Contract

“Ya kendalanya yaitu legalitas yang dia punya. Inilah yang saya mau ajukan dimana ada beberapa kelompok yang tergabung dalam koperasi wanita,” sambungnya.

“Akan tetapi harus ada legalitas yang kuat karena yang digunakan itu adalah uang pemerintah itu harus ada pertanggungjawabannya,” tutup kader Partai PPP ini.(adm)

Berita Terkait

Pemerintah Kutim Susun Peta Digital untuk Tutup Blank Spot
RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan
Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN
Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas
Joni Abdi Setia: Pekerjaan PU Skala Besar, Isu Penumpukan Proyek Tidak Benar
Disdukcapil Kutim Terapkan Reward Punishment untuk Tingkatkan Disiplin dan Layani Difabel Lewat Loket Khusus
Disdukcapil Kutim Kawal Verifikasi Isbat Nikah di Teluk Pandan
Fraksi PPP: “RPJMD Tanpa Kepemimpinan Sekda Akan Jadi Dokumen Indah Tanpa Jejak”

Berita Terkait

Senin, 2 Maret 2026 - 19:20 WITA

Tepis Isu Salah, Pemkab Kutim Tegaskan Rp9 Miliar untuk Pengadaan 40 Ambulans

Rabu, 3 Desember 2025 - 10:09 WITA

RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan

Rabu, 3 Desember 2025 - 09:33 WITA

Bupati Bagikan Motor Operasional Untuk RT Teluk Lingga, Simbol Penguatan Akar Pemerintahan Kutim

Rabu, 3 Desember 2025 - 04:01 WITA

Ketika Predator Sungai Bengalon Banyak Menelan Korban: Kutim Siap Bagun Penangkaran Buaya

Senin, 1 Desember 2025 - 03:50 WITA

Kutim Samakan Irama Pendidikan: BOSDA Kini Mengalir ke Madrasah, Tak Lagi Hanya Sekolah Negeri

Senin, 1 Desember 2025 - 03:45 WITA

Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN

Senin, 1 Desember 2025 - 03:39 WITA

Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas

Jumat, 28 November 2025 - 23:41 WITA

Disdukcapil Kutim Optimalkan Layanan e-KTP di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran

Berita Terbaru