KUTAI TIMUR – Gelaran bimbingan teknis (Bimtek) yang banyak diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) di luar daerah, mendapat sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim.
Anggota DPRD Kutim, David Rante, mengatakan perlu diperhatikan kembali terkait kebijakan pelaksanaan Bimtek di Kutim.
“Ya kalau bisa di sini kenapa harus ke luar,” ungkap David, kepada awak media pada Jumat (29/11/2024) kemarin.
Kecuali, kata David, ada aturan yang mengharuskan kegiatan tersebut dilaksanakan di luar daerah, maka itu memang perlu.
“Apalagi jika ini memang upaya dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti yang belakangan ini banyak dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kutim,” jelasnya.
Legislator Partai Gerindra ini berharap Bimtek ASN pada masing-masing OPD diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menyesuaikan diri dengan dinamika dan kebutuhan zaman yang terus berkembang.
“Kan sayang anggaran kalau pada saat Bimtek dilakukan, tapi presentasi hasilnya rendah. Karena Bimtek itu memakai uang pajak dari masyarakat,” terangnya.
Ia juga menekankan agar hasil daripada Bimtek tersebut bisa diterapkan dengan baik pada pelayanan terhadap masyarakat , sehingga tidak terksesan hanya membuang anggaran.
Terakhir, David menegaskan sebagai lembaga yang mengawasi pemerintah, pihaknya selalu melakukan koordinasi terkait program-program yang dilakukan pemerintah.
“Karena itu tugas kami dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan dan saya rasa kalau soal untuk mengawasi itu harus efektif dan efisien, terutama terkait Bimtek,” tandasnya. (Adv/res)
