Wakili Dapil II, Yusri Yusuf Siap Perjuangkan Aspirasi di Sektor Pertanian dan Perkebunan di Komisi B

- Redaksi

Jumat, 1 November 2024 - 20:24 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutim, Yusri Yusuf (dok: kaltimtekini)

Anggota DPRD Kutim, Yusri Yusuf (dok: kaltimtekini)

Loading

KUTAI TIMUR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yusri Yusuf, merupakan perwakilan rakyat dari Dapil II.

Yusri mengatakan, sebagian besar konstituennya berprofesi sebagai petani dan pekebu. Hal inilah yang membuat dirinya mantap menduduki komisi B.

“Karena di dapil saya kan, dapil II banyak perkebunan dan pertanian, jadi saya mengusulkan untuk masuk kesitu, agar masyarakat memiliki perwakilan untuk mengawal program bagi masyarakat,” jelasnya, saat ditemui awak media, Jumat (1/11/2024).

Baca Juga :   Masyarakat Dapil 5 Kutim Antusias Kembangkan Sektor Perkebunan, Legislator Shabaruddin Minta Pemerintah Beri Perhatian Lebih

Politisi Demokrat itu mengungkapkan, banyak aspirasi masyarakat yang telah ia genggam, sejak dalam proses pencalonan di Pileg 2024 lalu.

Salah satunya, kata Yusri, masyarakat menginginkan legalitas tanah maupun sawah yang mereka garap.

“Artinya mereka mau pemerintah memfasilitasi agar masyarakat bisa mengolah perkebunan dan pertanian dengan aman,” kata Yusri.

Alasannya, tidak sedikit lahan masyarakat di Kutai Timur yang diambil alih oleh perusahaan karena tidak memiliki surat kuasa yang sah.

“Jadi mereka ingin diadakan perda tentang legalitas tanah mereka, sehingga tidak digusur oleh pertambangan, karena pasti kalau diiming-imingi uang lahan mereka diambil dan mereka mau,” ucapnya.

Baca Juga :   Dewan Kutim Peringati KPU dan Bawaslu Jaga Integritas Selaku Penyelenggara Pilkada 2024

Ketika itu terjadi, kata Yusri, para petani dan pekebun akan kesulitan untuk mencari lahan dan pekerjaan baru.

“Nah kalau ada perda itu, meskipun mereka mau akhirnya tidak jadi karena terbentur dengan peraturan. Makanya mereka itu sangat mau kalau aturan ini” terang dia.

Sebagai informasi, Komisi B DPRD Kutim merupakan komisi yang menaungi perekonomian dan keuangan dengan 16 bidang, di antaranya merupakan pertanian dan perkebunan.

Baca Juga :   Pandi Widiarto Gelar Reses: Warga Keluhkan Minim Pendampingan Pelaku UMKM 

Yusri mengaku pada awalnya tidak telalu fokus pada masalah bidang bisnis di komisi tersebut, sebab yang menjadi prioritasnya adalah aspirasi masyarakat dapilnya dan sebagian besar masyarakat kutim yang berprofesi sebagai petani dan pekebun.

“Saya sih awalnya di perkebunan dan pertaniannya aja untuk mengawal keinginan masyarakat, tapi untuk masalah ke bisnis ekonominya itu urusan belakangan,” pungasnya. (Adv/res)

Berita Terkait

Tepis Isu Salah, Pemkab Kutim Tegaskan Rp9 Miliar untuk Pengadaan 40 Ambulans
Pemerintah Kutim Susun Peta Digital untuk Tutup Blank Spot
RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan
Bupati Bagikan Motor Operasional Untuk RT Teluk Lingga, Simbol Penguatan Akar Pemerintahan Kutim
Ketika Predator Sungai Bengalon Banyak Menelan Korban: Kutim Siap Bagun Penangkaran Buaya
Kutim Samakan Irama Pendidikan: BOSDA Kini Mengalir ke Madrasah, Tak Lagi Hanya Sekolah Negeri
Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN
Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas

Berita Terkait

Selasa, 2 Desember 2025 - 20:56 WITA

Pendidikan Jadi Salah Satu Fokus Kerjasama Desa Kutai Timur

Selasa, 2 Desember 2025 - 20:54 WITA

Sosialisasi Kerjasama Desa Jadi Fokus DPMDes Kutai Timur

Senin, 1 Desember 2025 - 20:53 WITA

Efektivitas Program Kerjasama Desa DPMDes Kutai Timur Tetap Digenjot Meski Anggaran Terbatas

Senin, 1 Desember 2025 - 20:47 WITA

Kerjasama Desa di Kutai Timur Didorong untuk Tingkatkan Ekonomi Rakyat

Minggu, 30 November 2025 - 20:44 WITA

Contoh Kerjasama Desa: Listrik Desa Lomtesak Disuplai ke Lombentuk

Sabtu, 29 November 2025 - 22:48 WITA

Dukungan Internet dan Seragam Gratis untuk Siswa di Kutai Timur

Sabtu, 29 November 2025 - 20:38 WITA

Zainal Abidin, Hambatan Administrasi Jadi Tantangan DPMDes Kutai Timur dalam Kerjasama Desa

Sabtu, 29 November 2025 - 20:33 WITA

DPMDes Kutai Timur Rencanakan Sosialisasi Tata Cara Kerjasama Desa

Berita Terbaru