KUTAI TIMUR – Anggota DPRD Kutim, Syaiful Bakhri menyampaikan beberapa catatan dan masukan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam penyampaian Pandangan Umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kutim Tahun Anggaran (TA) 2025.
Masukan dan catatan tersebut, disampaikannya dalam Rapat Paripurna ke-20, di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Syaiful Bakhri mengatakan dalam nota penjelasan yang disampaikan Pemerintah Daerah pada paripurna sebelumnya bahwa, pendapatan daerah sebesar Rp 11,15 triliun.
Pendapatan tersebut berasal dari tiga sumber utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 358,38 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp 10,25 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 547,79 miliar.
“Pemerintah diharapkan mampu menggali sumber-sumber PAD yang belum dioptimalkan, salah satunya dengan memperluas basis pajak daerah melalui izin usaha dan memaksimalkan pendapatan dari retribusi yang selama ini belum optimal,” ujar Syaiful Bakhri.
Di sisi lain, Syaiful Bakhri juga mengungkapkan belanja daerah tercatat sebesar Rp 11,14 triliun, dengan alokasi terbesar untuk belanja operasi senilai Rp 5,6 triliun.
“Belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Diharapkan Pemerintah dapat menyeimbangkan belanja operasi dengan belanja modal, yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan pada sektor pembiayaan, anggaran sebesar Rp 15 miliar dialokasikan untuk investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Fraksi Keadilan Sejahtera meminta agar investasi bagi BUMD juga dapat diperhatikan laba atau keuntungan yang dihasilkan sehingga investasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kutim,” pungkasnya.(Adv/res).
