Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kendala penyerapan anggaran tahun 2024.
Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar menyampaikan hasil rapat bersama ketiga dinas tersebut terkait kendala progres penyerapan anggaran pada tiga Instansi tersebut.
“Kami mengundang secara langsung dari tiga dinas sekaligus, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), membahas terkait penyerapan anggaran 2024,” tuturnya.
Pihaknya menanyakan terkait progres penyerapan anggaran tersebut secara bergiliran.
“Alhamdulillah, ketiga dinas hadir. Kepala Dispora, Pak Basuki, hadir langsung. Sementara dua lainnya diwakilkan,” ujarnya.
Sementara itu, dari hasil rapat tersebut pihaknya menyatakan bahwa hal ini disebabkan beberapa hal sehingga menghambat progres pada program beberapa dinas tersebut.
“Dari Dispora, terkait belum maksimal berjalannya kegiatan pada beberapa dinas tersebut menurut informasi terkait masa transisi antar kepala dinas terdahulu dengan yang sekarang,” jelasnya.
“Progresnya baru sebelas persen, setelah dibahas tadi ujarnya sekarang sudah bisa dilaksanakan seluruh program kegiatan di Dispora,” tambahnya.
Lebih lanjut, Asti menerangkan untuk Dinas PUPR mendapatkan pertanyaan paling banyak. Kemudian untuk Perkim, kendalanya terkait pergeseran anggaran yang menelan waktu sekitar satu bulan.
“Perkim yang paling banyak kegiatannya, informasinya Insya Allah setelah lebaran sudah bisa berjalan,” sampainya.
Pihaknya menyayangkan, mengapa dinas terkait tidak melakukan penambahan SDM. Namun ternyata hal ini terkendala oleh aturan yang harus dipenuhi. Ia juga berharap, DPRD bisa mengajukan peraturan baru kepada pemerintah.
“Kendala terdapat pada aturan pemerintah (Perbup), yang mengikat terkait penambahan SDM tersebut. Ini sebagai masukan pula untuk pengajuan dari DPRD untuk pemerintah, untuk dibedah lagi terkait proses penginputan pengelolaan APBD,”
Kendati demikian, disayangkan tidak semua Kepala Dinas dapat hadir, disebabkan ada yang sedang Dinas Luar (DL), dan ada yang sedang sakit.
“Akan kami undang kembali untuk Kepala Dinas yang tidak hadir dikarenakan berhalangan tersebut. Pertemuan selanjutnya akan dijadwalkan setelah lebaran (Idul Adha),” pungkasnya.
