KUTAI TIMUR — Usulan pengadaan jaringan gas (Jargas) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapat tanggapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Jimmi.
Jimmi menerangkan, usulan tersebut masih terbilang asing dibicarakan dan tidak realistis untuk dilaksanakan di Kutim.
Pasalnya kondisi infrastruktur Kutim, tidak sama seperti daerah tetangga, Bontang, yang sudah stabil untuk realisasi pemasangan jargas.
“Kalau kuotanya ada lebih dari Bontang ya kenapa nggak kita pakai itu. Karena kita nggak punya jaringan,” terangnya saat ditemui wartawan, Jumat (1/11/2024).
“Di sana itu, tidak ada lagi perbaikan yang bongkar-bongkar drainase, bongkar jalan. Jadi tentu stabil untuk memasang jaringan gas, nah kalau kita ini kan masih banyak yang belum sempurna,” tambahnya.
Politisi PKS itu juga memungkinkan, karena kondisi infrastruktur ini, membuat investor enggan untuk masuk dan memasang stasiun besar jaringan gas.
Jimmi menegaskan, tidak ingin memaksakan jargas melihat keterbatasan infrastruktur, “Jangan sampai malah menambah beban jika jargas dipaksakan masuk,” ujarnya.
Dia menambahkan, pengadaan jargas belum terdapat dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Peraturan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kutim.
“Ya mungkin usulan bagus juga untuk mempersiapkan dan dibahas di RPJPD di November tahun ini. Dan jargas ini bisa diadakan sebenarnya pada wilayah perumahan KPC dan Munthe, sebagai percontohan mengingat infrastruktur di wilayah itu sudah cukup memadai” tandasnya. (Adv/res)
