KUTAI TIMUR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi beberkan untuk Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Tahun 2025, didominasi oleh belanja pegawai.
Ia menyebut, belanja tersebut antara lain untuk belanja pegawai, termasuk operasional pegawai, belanja modal pegawai dan selebihnya di bidang infrastruktur.
“Belanja pegawai paling besar, karena jumlah PPPK kita itu ada 6 ribuan, pegawai ada 6 ribuan juga dan pengeluaran tersebut kedua itu untuk pembangunan infrastruktur,” kata Jimmi saat ditemui awak media, Senin (25/11/2024).
Hal ini diungkapkannya usai mnghadiri rapay Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kutim bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, memimpin jalannya rapat didampingi Wakil Ketua I, Sayid Anjas dan Wakil Ketua II, Prayunita Utami dan beberapa anggota DPRD Kutim yang masuk dalam Banggar, di Ruang Hearing Kantor DPRD Kutim, Senin (25/011/2024).
Usai kegiatan rapat, Jimmi mengatakan pembahasan dalam rapat Banggar tadi belum selesai, masih banyak yang perlu dicermati ulang, sehingga akan dilanjutkan esok hari.
“Besok kita akan rapat lagi, tadi itu baru mau disampaikan terkait yang sudah tertulis di SIPD, untuk menyesuaikan KUA-PPAS kemarin, ada tambahan-tambahan dana dari pusat,” terang legislator Partai Keadilan Sejahtera itu. (Adv/res)
