DPRD Kutim Resmi Sahkan Perda Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Legislator Yosep Udau Beri Tanggapan

- Redaksi

Senin, 11 November 2024 - 22:56 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Bahaya Kebakaran resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada Rapat Paripurna yang ke-18 (dok: kaltimterkini)

Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Bahaya Kebakaran resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada Rapat Paripurna yang ke-18 (dok: kaltimterkini)

Loading

KUTIM – Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Bahaya Kebakaran resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada Rapat Paripurna yang ke-18, Senin (11/11/2024).

Legislator Kutim, Yosep Udau, merasa puas dengan pengesahan Perda tersebut.

Pasalanya, Yosep menyebut, Perda ini bisa memperkuat dukungan bagi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), terutama peningkatan sarana dan prasarana di wilayah Kutim.

Baca Juga :   Eddy Markus Palinggi Imbau Masyarakat Gunakan Hak Pilih di Pilkada 2024

“Tujuan Perda ini untuk untuk menunjang perbaikan sarana dan prasarana mereka, dan kita anggarkan khusus bagi mereka,” ujarnya saat ditemui awak media, usai Rapat Paripurna ke-18 tersebut.

Ia mencontohkan, sarana prasarana yang mesti diperjuangkan adalah penampungan air untuk antisipasi terjadinya kebakaran. Menurutnya, setiap desa belum memiliki penampungan air, sehingga ketika kebakaran terjadi, masyarakat akan kebingungan untuk mengambil air.

Baca Juga :   Wakil Ketua I DPRD Kutim Optimis Serapan Anggaran Perubahan 2024 Bisa Maksimal

“Mungkin yang perlu kita perjuangkan nantinya seperti tiap kecamatan mereka mau bikin tangki air, kan kendala didesa-desa kita ini belum ada tangki air. Sehingga jika ada kebakaran airnya sudah siap,” jelasnya.

Politisi Partai PAN itu mengatakan, hal ini bisa saja terealisasi, asalkan tersedia lahan yang memadai untuk penampungan air. Yosep menekankan ketersediaan lahan ini sangat penting sebagai sumber utama dalam operasi pemadam kebakaran.

Baca Juga :   Ketua DPRD Kutim Tanggapi Masalah Pasar Tumpah

“Jadi itu yang mungkin harus dipersiapkan, yang penting ada lokasi tanah yang dihibahkan. Jadi pemadam gak harus ambil air jauh juga kalau kehabisan kan,” tandasnya. (Adv/res)

Berita Terkait

Tepis Isu Salah, Pemkab Kutim Tegaskan Rp9 Miliar untuk Pengadaan 40 Ambulans
Pemerintah Kutim Susun Peta Digital untuk Tutup Blank Spot
RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan
Bupati Bagikan Motor Operasional Untuk RT Teluk Lingga, Simbol Penguatan Akar Pemerintahan Kutim
Ketika Predator Sungai Bengalon Banyak Menelan Korban: Kutim Siap Bagun Penangkaran Buaya
Kutim Samakan Irama Pendidikan: BOSDA Kini Mengalir ke Madrasah, Tak Lagi Hanya Sekolah Negeri
Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN
Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas
Tag :

Berita Terkait

Senin, 2 Maret 2026 - 19:20 WITA

Tepis Isu Salah, Pemkab Kutim Tegaskan Rp9 Miliar untuk Pengadaan 40 Ambulans

Rabu, 3 Desember 2025 - 10:09 WITA

RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan

Rabu, 3 Desember 2025 - 09:33 WITA

Bupati Bagikan Motor Operasional Untuk RT Teluk Lingga, Simbol Penguatan Akar Pemerintahan Kutim

Rabu, 3 Desember 2025 - 04:01 WITA

Ketika Predator Sungai Bengalon Banyak Menelan Korban: Kutim Siap Bagun Penangkaran Buaya

Senin, 1 Desember 2025 - 03:50 WITA

Kutim Samakan Irama Pendidikan: BOSDA Kini Mengalir ke Madrasah, Tak Lagi Hanya Sekolah Negeri

Senin, 1 Desember 2025 - 03:45 WITA

Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN

Senin, 1 Desember 2025 - 03:39 WITA

Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas

Jumat, 28 November 2025 - 23:41 WITA

Disdukcapil Kutim Optimalkan Layanan e-KTP di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran

Berita Terbaru