KUTAI TIMUR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur dari Fraksi Partai Golkar, Julfansyah, menyoroti praktik penempatan jabatan yang tidak tepat sasaran di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Ketua Komisi D ini, mengatakan banyak jabatan strategis diisi oleh individu yang tidak memiliki kompetensi sesuai, sehingga berdampak pada kinerja dan pelayanan publik.
“Jika kita terus membiarkan praktik seperti ini, maka kualitas pelayanan publik akan semakin menurun,” kata Julfansyah kepada awak media, baru-baru ini.
Pada akhirnya, kata Julfansyah, penempatan jabatan tanpa memperhatikan kompetensi sangat merugikan masyarakat. Hal ini menyebabkan pejabat yang bersangkutan kurang memahami tugas dan tanggung jawabnya, sehingga pelayanan publik menjadi tidak maksimal.
Lebih lanjut, dia juga menyayangkan, daerah tersebut memiliki jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tinggi. Namun, jika sumber daya manusia (SDM) tidak kompeten, potensi anggaran tersebut menjadi sia-sia.
“Dengan anggaran yang begitu besar, seharusnya kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Namun, jika SDM yang ada tidak mampu menjalankan tugasnya, semua itu akan percuma,” ujarnya.
Pentingnya Reformasi dan Evaluasi SDM
Sebagai langkah solutif, Julfansyah mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk segera melakukan evaluasi terhadap sistem penempatan jabatan.
Menurutnya, dua hal utama yang perlu diperhatikan adalah transparansi dalam proses pengangkatan dan penyesuaian kompetensi SDM dengan jabatan yang diemban.
“Kita harus memastikan bahwa setiap pegawai yang duduk di jabatan strategis adalah orang yang kompeten, dan yang lebih penting lagi, memiliki integritas,” tukasnya. (Adv/res)
