KUTAI TIMUR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) beri tanggapan soal luas lahan pertanian di Kutim yang alami penurunan di tahun lalu.
Menurur data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi tercatat sebesar 57,08 ribu hektare, menurun dari 64,97 ribu hektare pada tahun 2022. Ini menunjukkan adanya penurunan sekitar 7,8 ribu hektare atau setara 12 persen di tahun 2023.
Terkait hal itu, Komisi B DPRD Kutim, David Rante yang juga menaungi bidang Pertanian dan Peternakan, angkat bicara.
“Kita butuh waktu untuk melaksanakan program ketahanan pangan ini,” kata David Rante, kepada awak media, baru-baru ini.
Ia mengatakan, mengatasi hal ini dibutuhkan koordinasi dari berbagai pihak. “Kita perlu dorong pemerintah daerah untuk dapat merasakan dampak positifnya seiring berjalannya waktu, terutama ketika implementasi program ketahanan pangan mulai dilaksana,” jelasnya
David menambahkan, dalam waktu dekat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra sebagai tokoh penting yang akan memberikan arah dalam menjalankan program ketahanan pangan ini.
“Kita tunggu langkah-langkah yang akan diambil oleh Presiden Prabowo,” tutur Legislator dari Partai Gerindra ini.
Menurutnya, usai ada arahan tersebut, pemerintah daerah harus siap memberikan perhatian serius.
“Dan diharapkan tantangan penurunan luas panen padi di Kutai Timur dapat teratasi sehingga ketahanan pangan di wilayah ini tetap terjaga,” tandasnya. (Adv/res)
