KUTAI TIMUR – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Zubair menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah mendirikan lembaga yang secara khusus menangani UMKM, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, untuk mendorong pertumbuhan sektor tersebut.
Ia menegaskan program ini merupakan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kebijakan strategis pemerintah.
“UMKM ini sudah ada lembaganya, misalnya Dinas Koperasi dan UMKM,” jelasnya.
Tentu ada kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk menumbuhkembangkan UMKM, seperti memberikan pinjaman lunak tanpa proses yang berbelit-belit.
Ini bisa melalui BPR atau kerja sama dengan bank konvensional, seperti Bankaltimtara dengan program kredit seperti Sawit Sejahtera dan Ternak Sejahtera,” jelas Zubair.
Ia menambahkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan UMKM mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, sehingga dapat mendukung perekonomian daerah.
Ketika diminta pendapatnya mengenai penghapusan utang piutang sebagaimana disinggung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Zubair memberikan tanggapan bijaksana.
Menurutnya, penghapusan utang memiliki sisi positif dan negatif tergantung perspektif yang digunakan.
“Kalau utang dihapuskan sama sekali, itu tentu berdampak pada roda ekonomi yang tidak berjalan. Tapi jika upaya pengurangan atau penghapusan utang dilakukan dengan langkah konkret, ini jelas baik karena dapat mengurangi beban ekonomi yang berat, terutama dengan jumlah utang negara yang besar,” ujarnya.
Zubair menegaskan bahwa kebijakan seperti itu memerlukan kerja keras dan strategi yang matang, mengingat utang negara mencap
