KUTAI TIMUR – Sejumlah tantangan dalam menjalankan program kerjasama antara pemerintah daerah dan berbagai pihak, semisal perguruan tinggi, diungkapkan Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Ardiyanto Indra Purnomo.
Ia menyebut, salah satu tantangan utama yang sering muncul adalah pelaporan dan komunikasi antara OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan perguruan tinggi yang terlibat.
Meskipun sudah ada MOU (Memorandum of Understanding) antara Bupati dengan rektor perguruan tinggi, namun menurut Bowo, implementasi program yang dijalankan sering kali tidak mendapat laporan yang memadai dari pihak yang bersangkutan.
“Tantangannya, meski sudah ada jembatan MOU antara pimpinan Bupati dengan rektor, namun ketika dilanjutkan dengan PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara OPD dan perguruan tinggi, laporan seringkali tidak sampai,” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk mengetahui perkembangan kerjasama tersebut, pihaknya sering kali harus ‘menjemput bola’ dengan mendatangi langsung OPD atau perguruan tinggi yang terlibat.
“Kadang-kadang saya harus mendatangi pihak perguruan tinggi, misalnya seperti yang saya lakukan dengan STAIS, untuk mengetahui sejauh mana progresnya,” jelasnya.
Baru setelah saya tanyakan, mereka melaporkan bahwa kerjasama tersebut sudah selesai atau berjalan,” tuturnya.
Selain itu, masalah waktu juga menjadi tantangan tersendiri. “Tantangan lainnya adalah terkait dengan waktu yang terbatas. Misalnya, jika kita merencanakan kegiatan mulai Februari, dokumen yang dibutuhkan seharusnya sudah selesai pada bulan itu juga. Namun, sering kali ada keterlambatan dalam persiapan, seperti tanda tangan pimpinan yang harus menyesuaikan dengan jadwal tugasnya,” jelas Ardiyanto.
Meskipun demikian, ia mengungkapkan bahwa Bagian Kerjasama tetap berusaha menjaga kelancaran hubungan dan komunikasi, meskipun terkadang menghadapi kendala teknis dan administratif yang mempengaruhi kelancaran implementasi program. (Adv/r)
