KUTAI TIMUR – Jumlah kasus harian COVID-19 Indonesia terus meningkat sepanjang 2020 hingga tahun 2021 dan diikuti oleh kebijakan pembatasan sosial. Perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih sebagaimana kondisi sebelum pandemi. Termasuk yang dirasakan oleh masyarakat di Kab. Kutai Timur
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dengan menggelar rapat koordinasi (Rakor) penyusunan perencanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutim) dipimpin Wakil Bupati Kasmidi Bulang, diruang Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pada Rabu (10/11/2021).
Dihadiri sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya, Kepala Bappeda Suprihanto, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sumarjana, Kepala Badan Pusat Statistik Kutim Ahmad Junaedi dan undangan lainnya.
Ditemui usai Rakor tersebut, Wakil Bupati Kasmidi Bulang kepada awak media mengatakan, hasilnya ditindaklanjuti dengan rencana aksi. Dalam dua minggu kedepan sambil menunggu validasi data dari Dinsos, terkait data jumlah orang yang sangat miskin di Kutim (masuk dalam kategori desil 1).
“Nanti dari situ akan divalidasi ulang, sehingga nanti akan menjadi satu data saja yang dipakai oleh Pemerintah Kutim. Baik Dinsos maupun Dinas lainnya seperti
Disdukcapil, Disperindag, Dinas Kesehatan, atau organisasi lainnya atau diluar pemerintah, seperti BPS,” ungkap Kasmidi.
Sebagai diketahui belum lama ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Kutim mencapai 142 ribu atau 9,3 persen dari penduduk Kutim.
Mendengar laporan itu, Pemkab Kutim lantas membantah jika angka kemiskinan di Kutim tidak mencapai angka itu. Maka dari itu semua OPD terkait akan memvalidasi data miskin yang memang masuk dalam sangat miskin.
Sebab dalam laporan yang disampaikan oleh Dinas Sosial Kutim dalam Rakor tersebut kemiskinan di Kutim mencapai kurang lebih 4000 kartu keluarga (KK).
“Maka dar itu perlu dilakukan validasi ulang. Kita ingin masyarakat yang memang sangat miskin miskin di Kutim bisa mendapatkan bantuan secara full dari pemerintah. Untuk nitu akan didata ulang, kita akan melakukan rapat kembali mengundang Camat, Kades hingga perusahaan. Sehingga, apabila ada warga di wilayah ring perusahaan itu ada yang miskin, wajib dibantu atau diberikan lapangan pekerjaan,” tutup Kasmidi. (adv)
