Jimmy Ungkapkan Bahwa Wajar Jika APBD Kutim Di Pakai Untuk Membangun Infrastruktur Jalan Daerah

- Redaksi

Jumat, 10 November 2023 - 16:30 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Loading

Sangatta – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur terus di kucurkan guna membiayai pembangunan Infrastruktur yang ada di Kutai Timur.

Melalui Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutim,  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur  saat ini melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan.

Ada beberapa badan jalan di Kutai Timur yang memang sangat membutuhakn pembangunan, guna memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Jimmy mengatakan, terkait jalan antara kecamatan yang menjadi kewenangan kabupaten sepanjang 1.100 kilometer menjadi kewajaran dibangun oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga :   Ramadhani Sangat Mendukung Adanya Koperasi Sekolah

“Kan sudah ada pembagian, jalan kabupaten maupun jalan nasional. Jadi sudah ada syarat untuk membangun jalan jika dari APBD,” terangnya.

Kata dia, untuk mengejar target dan ketertinggalan perbaikan jalan tersebut, program pembangunan jalan menjadi rencana pembangunan dan misi Pemerintah Kutim.

Jimmy menuturkan, pekerjaan kongkrit pembangunan jalan khususnya lewat beton dan semenisasi belum sepenuhnya finis, karena harus dilakukan pengaspalan lagi.

Baca Juga :   Banyak Penambahan Kementrian, Legislator Kutim Sarankan Pemerintah Persiapkan Gedung Birokrasi Baru

“Kalau semenisasi atau pengecoran itu belum layak dikategorikan jalan. Tapi kalau untuk ketahanan itu oke,” tegas Politisi Partai Keadilan Sejaterah Kutim itu.

Jimmy mengakui bahwa, ada beberapa kecamatan yang butuh perhatian serius untuk perbaikan infrastruktur jalan diantaranya Muara Bengkal, Muara Ancalong, Rantau Pulung dan beberapa kecamatan lainnya termasuk jalan provinsi menuju Kabupaten Berau belum maksimal perbaikannya.

Baca Juga :   Arfan Apresiasi Pemkab Kutai Timur Raih WTP dalam Pengelolaan Keuangan APBD 2023

ia juga berharap, Anggaran Pendapan Belanja Negara (APBN) terus terlibat dalam pembangunan infrastruktur jalan. Sebab APBD tidak mampu mengakomodir perbaikan ribuan kilometer.

“Harapannya anggaran itu (APBN,red) terus mambantu kita, karena APBD kita tidak mampu untuk perbaikan jalan 1100 KM,”Ujarnya.(adm1)

Berita Terkait

Pemerintah Kutim Susun Peta Digital untuk Tutup Blank Spot
RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan
Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN
Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas
Joni Abdi Setia: Pekerjaan PU Skala Besar, Isu Penumpukan Proyek Tidak Benar
Disdukcapil Kutim Terapkan Reward Punishment untuk Tingkatkan Disiplin dan Layani Difabel Lewat Loket Khusus
Disdukcapil Kutim Kawal Verifikasi Isbat Nikah di Teluk Pandan
Fraksi PPP: “RPJMD Tanpa Kepemimpinan Sekda Akan Jadi Dokumen Indah Tanpa Jejak”

Berita Terkait

Senin, 2 Maret 2026 - 19:20 WITA

Tepis Isu Salah, Pemkab Kutim Tegaskan Rp9 Miliar untuk Pengadaan 40 Ambulans

Rabu, 3 Desember 2025 - 10:09 WITA

RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan

Rabu, 3 Desember 2025 - 09:33 WITA

Bupati Bagikan Motor Operasional Untuk RT Teluk Lingga, Simbol Penguatan Akar Pemerintahan Kutim

Rabu, 3 Desember 2025 - 04:01 WITA

Ketika Predator Sungai Bengalon Banyak Menelan Korban: Kutim Siap Bagun Penangkaran Buaya

Senin, 1 Desember 2025 - 03:50 WITA

Kutim Samakan Irama Pendidikan: BOSDA Kini Mengalir ke Madrasah, Tak Lagi Hanya Sekolah Negeri

Senin, 1 Desember 2025 - 03:45 WITA

Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN

Senin, 1 Desember 2025 - 03:39 WITA

Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas

Jumat, 28 November 2025 - 23:41 WITA

Disdukcapil Kutim Optimalkan Layanan e-KTP di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran

Berita Terbaru