Fraksi PPP minta DPRD Kutim Maksimalkan Fungsi Pengawasan

- Redaksi

Kamis, 13 Juni 2024 - 21:53 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Loading

Sangatta – Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur, melalui juru bicaranya Fitriyani, meminta DPRD Kutim untuk memaksimalkan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap jalannya kebijakan pembangunan.

Fitriyani menegaskan bahwa pengawasan yang ketat diperlukan agar setiap kebijakan pembangunan yang dijalankan dapat benar-benar menguntungkan masyarakat. Dengan pengawasan yang optimal, diharapkan pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.

“DPRD Kutim mamaksimalkan fungsi control atau pengawas jalannya kebijakan agar pembangunan menguntungkan masyarakat,” tuturnya.

Menurut Fitriyani, fungsi kontrol DPRD sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran dan sumber daya yang digunakan dalam pembangunan dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Dengan demikian, berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan dapat diatasi dengan lebih efektif.

Salah satu fungsi dari DPRD adalah pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan/ Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Dengan jelasnya tupoksi dari DPRD maka wajib untuk di realisasikan, guna terwujudnya pengawasan maksimal terhadap kinerja pemerintah.

Kalau penagwasan ilakukan dengan baik, maka semua program pemerintah akan berjalan sesuai target dan tentu saja evaluasi berjalan wajib dilakukan guna memantakan hasil dari realisasi program yang dia wasi tersebut.

Berita Terkait

Pemerintah Kutim Susun Peta Digital untuk Tutup Blank Spot
RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan
Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN
Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas
Joni Abdi Setia: Pekerjaan PU Skala Besar, Isu Penumpukan Proyek Tidak Benar
Disdukcapil Kutim Terapkan Reward Punishment untuk Tingkatkan Disiplin dan Layani Difabel Lewat Loket Khusus
Disdukcapil Kutim Kawal Verifikasi Isbat Nikah di Teluk Pandan
Fraksi PPP: “RPJMD Tanpa Kepemimpinan Sekda Akan Jadi Dokumen Indah Tanpa Jejak”

Berita Terkait

Senin, 2 Maret 2026 - 19:20 WITA

Tepis Isu Salah, Pemkab Kutim Tegaskan Rp9 Miliar untuk Pengadaan 40 Ambulans

Rabu, 3 Desember 2025 - 10:09 WITA

RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan

Rabu, 3 Desember 2025 - 09:33 WITA

Bupati Bagikan Motor Operasional Untuk RT Teluk Lingga, Simbol Penguatan Akar Pemerintahan Kutim

Rabu, 3 Desember 2025 - 04:01 WITA

Ketika Predator Sungai Bengalon Banyak Menelan Korban: Kutim Siap Bagun Penangkaran Buaya

Senin, 1 Desember 2025 - 03:50 WITA

Kutim Samakan Irama Pendidikan: BOSDA Kini Mengalir ke Madrasah, Tak Lagi Hanya Sekolah Negeri

Senin, 1 Desember 2025 - 03:45 WITA

Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN

Senin, 1 Desember 2025 - 03:39 WITA

Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas

Jumat, 28 November 2025 - 23:41 WITA

Disdukcapil Kutim Optimalkan Layanan e-KTP di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran

Berita Terbaru