Kutai Timur – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jumeah, menegaskan bahwa hubungan antara Disdukcapil Kutim dan Disdukcapil Kota Bontang berjalan baik tanpa kendala. Hal ini disampaikan untuk meluruskan anggapan sebagian masyarakat yang menilai adanya ketegangan terkait pelayanan administrasi kependudukan, khususnya bagi warga yang berdomisili di wilayah perbatasan.
“Kami sesama Capil tidak ada masalah, atasan kami kan Kementerian Dalam Negeri langsung, jadi tidak ada masalah dengan kami. Antara Capil Bontang dan Kutim enjoy saja, fine saja,” ujar Jumeah. Ia menambahkan, hubungan baik itu terlihat dari seringnya kedua instansi melakukan pertemuan. “Saya lihatkan fotonya bahwa kami sering bertemu kunjungan dan kami baik-baik saja,” katanya.
Jumeah juga menyoroti kondisi warga Kampung Sidrap yang selama ini dikenal berada di wilayah administratif Kutim, namun banyak yang masih memiliki KTP Kota Bontang. Menurutnya, fenomena tersebut telah terjadi sejak lama dan perubahan data dilakukan bertahap sesuai kesiapan warga.
“Warga Kampung Sidrap banyak ber-KTP Kutim, sama seperti dulu namun sedikit-sedikit pindah mereka. Mayoritas masih Bontang,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa Disdukcapil berpegang pada aturan bahwa layanan administrasi diberikan kepada siapa pun yang memenuhi syarat tanpa diskriminasi.
Menurut Jumeah, Disdukcapil berada pada posisi sebagai instansi yang memberikan kepastian akhir terhadap legalitas data kependudukan. “Capil ini sebenarnya muara terakhir. Kalau sudah clear, inkrah, tempat, batasnya, apa segala macam, orang mau bikin KK atau KTP, kan kami melayani. Tidak boleh menolak,” tegasnya. “Begitu juga Bontang. Iya kan, orang datang, ‘Saya mau pindah,’ dibuatkan, pindah.” tutupnya.
Jumeah berharap masyarakat dapat memahami bahwa koordinasi antard aerah berjalan baik, dan seluruh proses dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian, pelayanan kependudukan dapat terus berjalan lancar tanpa menimbulkan misinformasi di tengah masyarakat.
