25 Anggota DPRD Kutai Timur Hadiri Penyampaian Rekomendasi Terhadap LKPJ Tahun 2023

- Redaksi

Selasa, 14 Mei 2024 - 22:33 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Loading

Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, kembali menggelar Rapat Paripurna. Rapat yang ke 24 ini dilaksanakan di gedung utama DPRD Kabupaten Kutai Timur, dengan Tema Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Kutai Timur terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Kutai Timur tahun anggaran 2023.

Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur hadir dalam acara penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2023 tersebut.

Baca Juga :   Baliho Caleg Bertaburan, Anggota Komisi A DPRD Kutim Sarankan Segera Di Rapikan

Acara tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 jam dan dihadiri beberapa pejabat teras Pemkab Kutim serta turut hadir dalam acara tersebut Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Kutai Timur, Kasmidi, serta unsur Forkopimda Daerah, para Asisten, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (14/5/2023).

LKPJ tahun 2023 dibahas oleh Pansus LKPJ yang telah dibentuk sebelumnya, yang di Ketuai oleh Hepni Armansyah.

Baca Juga :   Fraksi PDIP DPRD Kutai Timur Apresiasi Realisasi Pendapatan APBD 2023 yang Melebihi Target

Ketua DPRD Kutai Timur, Joni, dalam sambutannya menyatakan bahwa hasil rekomendasi DPRD akan menjadi pedoman penting dalam menyusun belanja dan program kerja di tahun-tahun mendatang. Dan ini wajib disampaikan dihadapan Bupati dan anggota DPRD Kabupten Kutai Timur.

Acara tersebut menjadi momentum penting dalam proses evaluasi kinerja pemerintah daerah dan pembahasan kebijakan yang akan diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Dan tentu saja menjadi salah satu tolak ukur kinerja dari pemerintah dalam kurung satu tahun.

Baca Juga :   Bacakan Pandangan Fraksi, Golkar Berikan 7 Poin Penting Sebagai Masukan Pada Pemkab Kutim

“Apa yang menjadi rekomendasi DPRD harus menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan program kerja atau belanja daerah kedepannya,” pungkasnya.

Berita Terkait

Pemerintah Kutim Susun Peta Digital untuk Tutup Blank Spot
RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan
Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN
Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas
Joni Abdi Setia: Pekerjaan PU Skala Besar, Isu Penumpukan Proyek Tidak Benar
Disdukcapil Kutim Terapkan Reward Punishment untuk Tingkatkan Disiplin dan Layani Difabel Lewat Loket Khusus
Disdukcapil Kutim Kawal Verifikasi Isbat Nikah di Teluk Pandan
Fraksi PPP: “RPJMD Tanpa Kepemimpinan Sekda Akan Jadi Dokumen Indah Tanpa Jejak”

Berita Terkait

Senin, 2 Maret 2026 - 19:20 WITA

Tepis Isu Salah, Pemkab Kutim Tegaskan Rp9 Miliar untuk Pengadaan 40 Ambulans

Rabu, 3 Desember 2025 - 10:09 WITA

RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan

Rabu, 3 Desember 2025 - 09:33 WITA

Bupati Bagikan Motor Operasional Untuk RT Teluk Lingga, Simbol Penguatan Akar Pemerintahan Kutim

Rabu, 3 Desember 2025 - 04:01 WITA

Ketika Predator Sungai Bengalon Banyak Menelan Korban: Kutim Siap Bagun Penangkaran Buaya

Senin, 1 Desember 2025 - 03:50 WITA

Kutim Samakan Irama Pendidikan: BOSDA Kini Mengalir ke Madrasah, Tak Lagi Hanya Sekolah Negeri

Senin, 1 Desember 2025 - 03:45 WITA

Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN

Senin, 1 Desember 2025 - 03:39 WITA

Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas

Jumat, 28 November 2025 - 23:41 WITA

Disdukcapil Kutim Optimalkan Layanan e-KTP di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran

Berita Terbaru