KUTAI TIMUR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur Yan, menyoroti keterlabatan turunnya anggaran perubahan.
Yan menyebut, keterlambatan tersebut merupakan faktor utama bagi adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sehingga terdapat selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam periode tersebut.
“Salah satu alasan Silpa karena anggaran banyak datang di akhir tahun, contoh sekarang ini ada Rp4 Triliun lebih, ini bulan 11 baru aja orang mulai bekerja, yang murni aja belum habis, datang lagi bagaimana caranya kita menghabisi,” kata Yan kepada awak media, Selasa (12/11/2024).
Karena itu, Yan meminta agar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan evaluasi kinerja. Berkaca dalam debat calon kepala daerah yang lalu, menurutnya kedua calon tidak bisa saling menyalahkan karena keduanya merupakan kepala daerah yang sama-sama memiliki tanggungjawab dalam pemerintahannya yang lalu.
“Ini kan dua-duanya pemerintah ini, kalau mau dievaluasi maka dua-duanya juga dievaluasi tidak bisa menyalahkan satu saja, dulu paket yang namanya ASKB (Ardianyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang),” tegas Yan.
“Karenanya kita mesti pikirkan evaluasi mulai dari mana dulu, karena kan yang paling dikorbankan di sini adalah masyarakat,” tambahnya.
Sehingga kalau memang ada program yang tertunda di masyarakat, kata dia, sementara anggaran yang dimiliki daerah melimpah, maka mesti ada perbaikan sistem yang dilakukan. “Jadi yang baik perlu dilanjutkan sembari terus bekerjabagi masyarakat Kutai Timur,” tandasnya. (adv/res)
