KUTAI TIMUR – Legislator Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Akbar Tanjung, mendorong agar Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim melakukan penyelarasan untuk membina Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ia berujar, perlu ada perhatian serius bagi mereka. “Pemerintah dan DPRD perlu berjalan seiring untuk memastikan program yang direncanakan benar-benar berdampak pada pelaku UMKM dan masyarakat secara luas,” kata Akbar Tanjung saat ditemui awak media, Jumat (29/11/2024).
Harus ada evaluasi dan pendataan mendalam, kata Akbar, agar dapat menentukan prioritas pembinaan secara berkelanjutan.
“Dengan begitu, UMKM dapat lebih diberdayakan untuk menjadi penggerak utama perekonomian daerah,” terangnya.
Selain itu, pendataan yang akurat menjadi langkah awal untuk memastikan program pengembangan UMKM dapat berjalan efektif dan berdampak nyata.
“Ke depan, kita harap ini bisa benar-benar didata dan dirapikan. Data yang jelas adalah dasar untuk menentukan langkah pembinaan yang tepat,” ujar Akbar.
Akbar juga membeberkan, hingga kini pihaknya belum memegabg data yang pasti soal perkembangan UMKM di Kutim.
“Kami di DPRD belum memegang data pasti soal perkembangan UMKM di Kutai Timur, termasuk berapa jumlah UMKM yang ada saat ini,” kata Akbar.
“Itu yang harus segera dijawab. Mana UMKM yang sudah terbina, dan mana yang masih perlu pembinaan,” tambahnya.
Karena itu dia berharap, akan dilakukan dengan segera penyelarasan data demi pengembangan UMKM di Kutim. (Adv/res)
