Kutai Timur — Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pada tahun berjalan berdampak pada operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Timur. Pemangkasan anggaran untuk pengadaan blangko administrasi kependudukan membuat sejumlah program pelayanan jemput bola terancam tidak berjalan optimal pada tahun 2026.
Kepala Disdukcapil Kutai Timur, Jumeah, menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran mengharuskan penyesuaian besar dalam penyediaan blangko dan operasional lapangan.
“Efisiensi anggaran ini membuat kebutuhan blangko tidak bisa terpenuhi sepenuhnya. Idealnya, seluruh blangko tersedia lengkap, namun karena anggaran ditekan setengahnya, kami harus membagi untuk kebutuhan lain juga,” ujar Jumeah.
Ia menegaskan bahwa dampak efisiensi pada pelayanan tahun 2025 mungkin belum terlalu terasa, namun situasi diperkirakan lebih berat pada 2026 jika pemangkasan tetap berlanjut.
“Pengaruh ke pelayanan belum terlihat saat ini. Tapi untuk tahun 2026, situasinya bisa sangat berat. Tahun depan ini yang parah. Kalau anggaran turun drastis, inovasi pelayanan berpotensi terhambat,” katanya.
Jumeah mencontohkan program Jebol (Jemput Bola) perekaman KTP elektronik di sekolah-sekolah dan kecamatan. Saat ini pelaksanaan sudah mulai terbatas, karena membutuhkan tim lengkap serta biaya operasional tinggi untuk transportasi dan perangkat kerja.
“Pelayanan jemput bola ke sekolah dan kecamatan sangat penting, karena tidak semua warga bisa datang ke kantor. Tapi anggaran operasional dinas dipotong hingga 60 persen. Turun ke lapangan itu mahal, butuh petugas perekam, pencetak, dan verifikasi berkas,” pungkasnya.
Selain itu, ia menyebut kebutuhan pelayanan administrasi bagi masyarakat non-muslim turut memperberat beban kerja, karena tidak difasilitasi melalui isbat nikah seperti warga muslim.
Meskipun demikian, Disdukcapil Kutim berkomitmen tetap berupaya mencapai target perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan, serta mencari solusi agar pelayanan dasar tetap berjalan.
