KUTAI TIMUR – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur (Sekda Kutim), Rizali Hadi, menyampaikan komentar atas menyebarnya rumor alokasi proyek multiyears mengurangi anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim.
Ia menegaskan alokasi anggaran proyek multiyears tidak mempengaruhi program Pokir DPRD
“Pokir masih ada, kita hanya bicara program, bukan angka untuk siapa. Semua telah melewati paripurna dan pembahasan panjang dengan DPRD,” kata Rizali, kepada awak media.
Sebelumnya, beberapa anggota DPRD mempertanyakan alokasi anggaran proyek multiyears yang dikabarkan mengurangi dana Pokir.
Namun ia secara tegas membantah hal tersebut.
Lebih lanjut, ia mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menegaskan bahwa proyek-proyek multiyears (tahun jamak) yang telah disetujui masih dalam tahap pelaksanaan.
Sementara, pembayaran proyek akan dilakukan secara bertahap sesuai kemajuan atau progresifitas proyek.
Pembayaran dilakukan sesuai pencapaian fisik, sehingga prosesnya lebih terkontrol dan akuntabel,” Kata Rizali Hadi, saat ditemui, Rabu (13/11/2024).
Ia menyebut, pemerintah juga telah mengalokasikan sekitar Rp270 miliar dalam anggaran perubahan tahun ini untuk keberlanjutan proyek-proyek tersebut.
Dengan pendekatan pembayaran berdasarkan progres, Pemkab Kutim memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan selaras dengan hasil di lapangan, demi transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek multiyears.
Rizali membeberkan, proyek-proyek tersebut disetujui untuk dilanjutkan berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), termasuk hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan usulan masyarakat.
Beberapa proyek difokuskan pada peningkatan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan mobilitas masyarakat.
Pemkab Kutim berharap proyek-proyek multiyears selesai tepat waktu dan memberikan dampak signifikan bagi pembangunan. (Adv/r)
