KUTAI TIMUR – Kab. Kutai Timur Berhasil mendapatkan pendapatan APDB yang cukup Tinggi, Serapan APBD Kutim Untuk Pendapatan Sebesar 93,5 Persen di tahun 2021 dinilai oleh Bupati Kutim Cukup Bagus.
Bupati Kutai Timur H. Ardiansyah Sulaiman mengatakan, serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutim tahun 2021 cukup bagus. Berdasarkan laporan dari Inspektorat Wilayah (Itwil) Kutim, sambung Ardiansyah, per 30 Oktober 2021, serapan APBD Kutim untuk pendapatan sebesar 93,5 persen. Sedangkan untuk serapan belanja hampir 58 persen.
“Artinya kita masih moderat untuk belanja daerah. Untuk pendapatan (APBD) kita cukup tinggi. Mudah-mudahan sampai menjelang akhir tahun ini serapan belanja kita semakin meningkat,” kata Ardiansyah, ditemui awak media usai mengikuti, video conference (Vidcon) Rakor Koordinasi Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah tahun 2021, yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, melalu daring (dalam jaringan) yang diikuti, Kepala Daerah se Indonesia.
Dalam Rakor Evaluasi Penyerapan Anggaran tahun 2021 itu, Bupati Ardiansyah Sulaiman, turut didampingi Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Sekretaris Kabupaten Irawansyah, Kepala Itwil Kutim Hamdan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Teddy Febrian dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Suprihanto, di ruang Media Center, Kantor Dinas Kominfo, Perstik Kutim, Senin (22/11/2021).
Transfer pemerintah pusat ke daerah (Pemkab Kutim) diakui Ardiansyah cukup lancar tidak ada hambatan. Sebab, pelaporan dan pengelolaan keuangan Pemkab Kutim ke Pemerintah Pusat, rutin dilaporkan setiap bulannya.
“Sehingga, pusat mentransfer ke daerah (Pemkab Kutim) juga cukup bagus. Dari gambaran yang disampaikan oleh Mendagri dan Menteri Keuangan tadi, posisi kita (Pemkab Kutim) berada di tengah,” ungkap Ardiansyah, yang memulai karirnya sebagai seorang guru ini.
Orang nomor satu di Pemkab Kutim ini optimis, belanja Pemkab Kutim dalam satu bulan ini bisa lebih meningkat serapannya. Sebab, dari laporan yang telah disampaikan itu, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang laporan belum disampaikan.
“Tapi ada juga yang belum terlaporkan, seperti Dinas Kesehatan, anggaran untuk Perlinsos (Perlindungan Sosial) belum terlaporkan. Untuk itu, saya meminta kepada BPKAD dan Bappeda untuk memaksimalkan pembelanjaan atas perintah Mendagri tadi, untuk melakukan Rakor dengan OPD-OPD terkait realisasinya pendapatan dan belanjanya,” tuturnya.
Bupati Juga mengatakan bahwa, DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Perubahan Kabupaten Kutim tahun 2021 ini, suda dibagikan kepada OPD-OPD di lingkungan Pemaerintah Kutim. Ia berharap, agar dapat segera dibelanjakan dengan sebaik mungkin.(aDV)
