Jimmi Bacakan Pandangan Fraksi Partai Amanat Keadilan Berkaya Di Sidang Paripurna Ke 11

- Redaksi

Kamis, 9 November 2023 - 16:04 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Loading

SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur, Jimmi dari Fraksi Partai AKB membacakan pandangan fraksi pada sidang paripurna di gedung utama DPRD Kutai Timur.

Jimmi meminta Pemkab Kutim mengurangi belanja perjalanan dinas yang tak penting. Anggaran sebaiknya difokuskan untuk program yang lebih penting untuk masyarakat. Pandangan itu dibacakan Anggota Fraksi AKB Jimmi, saat menyampaikan Pandangan terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2024 di Gedung Utama DPRD Kutim, Kamis (09/11/2023).

Baca Juga :   Ketua Komisi D DPRD Kutim: Penerapan Sekolah Pagi dan Sore di SLTA Menambah Masalah

Ia menegaskan seharunya alokasi belanja daerah harus di fokuskan pada hal-hal produktif.

“Terkait belanja daerah, Fraksi AKB meminta kepada Pemkab Kutim untuk dapat mengarahkan pembelanjaan pada hal-hal produktif seperti infrastruktur, pembangunan sektor rill, UMKM, peningkatan SDM melalui dunia Pendidikan. dan Kesehatan. Serta yang tidak kalah penting adalah pelayanan masyarakat” ucapnya.

Baca Juga :   Fraksi PDIP DPRD Kutai Timur Apresiasi Realisasi Pendapatan APBD 2023 yang Melebihi Target

Jimmi yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi C tersebut juga meminta pemkab Kutai Timur untuk tidak mengalokasi anggaran untuk perjalanan dinas yang tidak penting.

“Pemkab kutim harusnya mengurangi anggaran belanja dinas-dinas yang tidak penting juga untuk menghindari pandangan masyarakat bahwa perjalanan dinas hanya menghambur hamburkan uang,” tegas Jimmi.

Jimmi juga semnpat menyinggung tentang  pentingnya penyertaan modal bagi PDAM untuk pengembangan pelayanan.

Baca Juga :   Arfan Ungkapkan Ada Kenaikan Pendapatan Asli Daerah Kutai Timur Dari Kobexindo Cemen

“Mengingat bahwa air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar dan salah satu indikator kesehatan masyarakat, Fraksi AKB meminta pemkab melakukan control penuh dan evaluasi terhadap jangkauan pelayanan air bersih maupun kualitas air dan pelayanan bagi masyarakat”jelasnya.(adm1)

Berita Terkait

Pemerintah Kutim Susun Peta Digital untuk Tutup Blank Spot
RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan
Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN
Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas
Joni Abdi Setia: Pekerjaan PU Skala Besar, Isu Penumpukan Proyek Tidak Benar
Disdukcapil Kutim Terapkan Reward Punishment untuk Tingkatkan Disiplin dan Layani Difabel Lewat Loket Khusus
Disdukcapil Kutim Kawal Verifikasi Isbat Nikah di Teluk Pandan
Fraksi PPP: “RPJMD Tanpa Kepemimpinan Sekda Akan Jadi Dokumen Indah Tanpa Jejak”

Berita Terkait

Senin, 2 Maret 2026 - 19:20 WITA

Tepis Isu Salah, Pemkab Kutim Tegaskan Rp9 Miliar untuk Pengadaan 40 Ambulans

Rabu, 3 Desember 2025 - 10:09 WITA

RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan

Rabu, 3 Desember 2025 - 09:33 WITA

Bupati Bagikan Motor Operasional Untuk RT Teluk Lingga, Simbol Penguatan Akar Pemerintahan Kutim

Rabu, 3 Desember 2025 - 04:01 WITA

Ketika Predator Sungai Bengalon Banyak Menelan Korban: Kutim Siap Bagun Penangkaran Buaya

Senin, 1 Desember 2025 - 03:50 WITA

Kutim Samakan Irama Pendidikan: BOSDA Kini Mengalir ke Madrasah, Tak Lagi Hanya Sekolah Negeri

Senin, 1 Desember 2025 - 03:45 WITA

Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN

Senin, 1 Desember 2025 - 03:39 WITA

Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas

Jumat, 28 November 2025 - 23:41 WITA

Disdukcapil Kutim Optimalkan Layanan e-KTP di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran

Berita Terbaru