Sangatta – Pembacaan Pandangan Fraksi sudah dilakukan oleh beberapa perwakilan fraksi dari masing-masing partai besar. Salah satu partai yang telah membacakan pandangannya adalah partai Golonga Karya ( Golkar).
Dalam penyampaian pandangan fraksinya, Partai Golkar Kutai Timur (Kutim) memberikan 7 poin penting sebagai masukan kepada pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim terhadap proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024 sebesar Rp 9,1 triliun.
Adi Sutianto menjelaskan bahwa pihaknya memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemkab Kutim.Sebab, 5 tahun terakhir ini, tahun anggaran 2024 paling tinggi lantaran perbaikan dari 11 pungutan retribusi dan pajak daerah.
Iya menjelaskasn terkait pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu pada opsen pajak atas Kepemilikan Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNKB) yang selama ini dipungut Pemprov Kaltim kini beralih ke Pemerintah Daerah.
“Kedua, kami meminta kepada pemerintah agar urusan wajib pemerintah daerah menjadi skala prioritas alokasi anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan,” jelasnya, Kamis (9/11/2023).
Lalu yang ketiga, ia berharap target di 2024 Pelabuhan Kenyamukan dapat selesai persiapan fisik, sarana dan prasarananya sehingga dapat beroperasi sesuai harapan. Sedangkan poin ke empat, ia meminta kepada pemerintah daerah agar penyelesaian aset tanah, gedung dan jalan yang terdapat pada beberapa wilayah Kutim harus diupayakan penyelesaian administrasi khususnya bidang tanah yang belum memilki sertifikasi dilakukan secara bertahap.
Selanjutnya poin kelima, ia memberikan masukan berupa dorongan terhadap program infrastruktur multi years contract (MYC) Tujuannya agar Pemkab Kutim mengoptimalkan realisasi pencapaian progress fisik dan keuangan anggaran MYC 2023 dan 2024 secara maksimal menyesuaikan skema dan sisa waktu yang ada.
“Selanjutnya, mohon kiranya penyampaian rancangan Perda sesuai ketentuan agar pembahasan anggaran bisa lebih optimal dan komprehensif antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD,” ujarnya.
Golkar juga memberikan dukungan penyertaan modal kepada Perumdan TTB dengan catatan agar tata kelola keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu, harus sesuai dengan target kinerja dan pelayanan terus ditingkatkan dalam pelayaan kepada masyarakat.
“Selain itu juga, kinerja Perumdam dapat memberikan kontribusi berupa keuntungan atau profit yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkasnya.(adm1)
