Fraksi Nasdem DPRD Kutai Timur Beri Catatan pada Pemerintah Daerah Terkait LKPJ Bupati APBD 2023

- Redaksi

Rabu, 15 Mei 2024 - 22:55 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Loading

Sangatta – Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Kutai Timur, melalui juru bicaranya Ubaldus Badu, memberikan catatan penting kepada pemerintah daerah dalam tanggapan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati mengenai APBD 2023.

Badu menyampaikan bahwa pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp 8,59 triliun, atau 104,13% dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 8,25 triliun.

Baca Juga :   Hj. Fitriani Hadiri Rapat Kerja Pansus PT. Indominco Mandiri Dan Poktan Bersama Kementrian ESDM Direktorat Minerba

Di dalamnya, realisasi PAD tahun anggaran 2023 mencapai Rp 352,46 miliar, atau 44,76% dari anggaran pendapatan asli yang direncanakan sebesar Rp 787,53 miliar.

“Besaran nilai tersebut memberikan gambaran tentang tercapainya efisiensi perencanaan terhadap peningkatan penerimaan PAD. Hal ini penting karena PAD merupakan salah satu indikator yang menentukan kemandirian suatu daerah,” ujar Badu dalam penyampaiannya.

Baca Juga :   Mulyana: Pemkab Kutim Harus Cermati Pemanfaatan Belanja Transfer untuk Desa

Menurut Fraksi Nasdem, pencapaian tersebut menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, namun juga mengindikasikan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan, terutama dalam hal meningkatkan kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah.

Fraksi Nasdem menekankan bahwa meskipun realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan telah melampaui target, penting untuk terus berupaya meningkatkan PAD sebagai indikator kemandirian daerah. Mereka mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap terhadap strategi pengelolaan PAD agar semakin optimal dan berkelanjutan.

Baca Juga :   Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kutim Bahas Perubahan Roster Kerja

“Dengan PAD yang kuat, kita dapat mencapai kemandirian fiskal yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Ini harus menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan,” tambah Badu.

Berita Terkait

Pemerintah Kutim Susun Peta Digital untuk Tutup Blank Spot
RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan
Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN
Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas
Joni Abdi Setia: Pekerjaan PU Skala Besar, Isu Penumpukan Proyek Tidak Benar
Disdukcapil Kutim Terapkan Reward Punishment untuk Tingkatkan Disiplin dan Layani Difabel Lewat Loket Khusus
Disdukcapil Kutim Kawal Verifikasi Isbat Nikah di Teluk Pandan
Fraksi PPP: “RPJMD Tanpa Kepemimpinan Sekda Akan Jadi Dokumen Indah Tanpa Jejak”

Berita Terkait

Senin, 2 Maret 2026 - 19:20 WITA

Tepis Isu Salah, Pemkab Kutim Tegaskan Rp9 Miliar untuk Pengadaan 40 Ambulans

Rabu, 3 Desember 2025 - 10:09 WITA

RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan

Rabu, 3 Desember 2025 - 09:33 WITA

Bupati Bagikan Motor Operasional Untuk RT Teluk Lingga, Simbol Penguatan Akar Pemerintahan Kutim

Rabu, 3 Desember 2025 - 04:01 WITA

Ketika Predator Sungai Bengalon Banyak Menelan Korban: Kutim Siap Bagun Penangkaran Buaya

Senin, 1 Desember 2025 - 03:50 WITA

Kutim Samakan Irama Pendidikan: BOSDA Kini Mengalir ke Madrasah, Tak Lagi Hanya Sekolah Negeri

Senin, 1 Desember 2025 - 03:45 WITA

Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN

Senin, 1 Desember 2025 - 03:39 WITA

Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas

Jumat, 28 November 2025 - 23:41 WITA

Disdukcapil Kutim Optimalkan Layanan e-KTP di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran

Berita Terbaru