M. Amin Dorong Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

- Redaksi

Kamis, 13 Juni 2024 - 22:45 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Loading

Sangatta – Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim), M. Amin, berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran daerah. M. Amin menekankan pentingnya membuka informasi secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.

“Dalam hal teknis di lapangan, kami berharap melalui Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk memedomani ketentuan yang berlaku,” ujar M. Amin.

Baca Juga :   Legislator Akbar Tanjung Minta Keselarasan DPRD dan Pemkab dalam Mengelola UMKM di Kutim

M. Amin menambahkan bahwa pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak adalah kunci untuk memastikan anggaran digunakan dengan efektif dan efisien.

“Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” kata M. Amin.

Menurutnya, dengan membuka informasi secara transparan, masyarakat dapat memantau dan memahami bagaimana anggaran digunakan, serta memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutim.

Baca Juga :   Anggota Komisi D DPRD Kutim Soroti Merdeka Belajar Alami Kendala Luar Biasa di Daerah

“Dengan demikian, diharapkan tidak hanya pengelolaan keuangan yang lebih baik, tetapi juga peningkatan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” jelas M. Amin.

Transparansi ini akan menimbulkan fikiran positif masyarakat terhadap pemerintah. Pengelolaan keuangan yang berhati – hati serta terarah seharunya akan membuat Kutai Timur semakin sejahterah.

Tentu saja pengawasan terhadap pengelolaan keuangan tersebut memang harus dlakukan, supaya benar-benar terarah dalam penggunaanya.

Berita Terkait

Pemerintah Kutim Susun Peta Digital untuk Tutup Blank Spot
RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan
Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN
Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas
Joni Abdi Setia: Pekerjaan PU Skala Besar, Isu Penumpukan Proyek Tidak Benar
Disdukcapil Kutim Terapkan Reward Punishment untuk Tingkatkan Disiplin dan Layani Difabel Lewat Loket Khusus
Disdukcapil Kutim Kawal Verifikasi Isbat Nikah di Teluk Pandan
Fraksi PPP: “RPJMD Tanpa Kepemimpinan Sekda Akan Jadi Dokumen Indah Tanpa Jejak”

Berita Terkait

Senin, 2 Maret 2026 - 19:20 WITA

Tepis Isu Salah, Pemkab Kutim Tegaskan Rp9 Miliar untuk Pengadaan 40 Ambulans

Rabu, 3 Desember 2025 - 10:09 WITA

RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan

Rabu, 3 Desember 2025 - 09:33 WITA

Bupati Bagikan Motor Operasional Untuk RT Teluk Lingga, Simbol Penguatan Akar Pemerintahan Kutim

Rabu, 3 Desember 2025 - 04:01 WITA

Ketika Predator Sungai Bengalon Banyak Menelan Korban: Kutim Siap Bagun Penangkaran Buaya

Senin, 1 Desember 2025 - 03:50 WITA

Kutim Samakan Irama Pendidikan: BOSDA Kini Mengalir ke Madrasah, Tak Lagi Hanya Sekolah Negeri

Senin, 1 Desember 2025 - 03:45 WITA

Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN

Senin, 1 Desember 2025 - 03:39 WITA

Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas

Jumat, 28 November 2025 - 23:41 WITA

Disdukcapil Kutim Optimalkan Layanan e-KTP di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran

Berita Terbaru