Fraksi Golkar DPRD Kutai Timur Soroti Realisasi PAD yang Belum Optimal

- Redaksi

Kamis, 13 Juni 2024 - 22:18 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Loading

Sangatta – Anggota DPRD Kutai Timur, Maswar dari Fraksi Golkar, mengungkapkan bahwa meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan realisasi yang sangat besar, rasio persentase realisasi PAD yang hanya mencapai 44% menunjukkan bahwa target masih belum tercapai.

Hal ini menjadi indikator bahwa masih terdapat kendala dalam penyerapan PAD.

“Kami mohon agar jenis pajak dan retribusi yang belum optimal penyerapannya dapat dilakukan optimalisasi penghitungan, pemantauan, dan evaluasi serta peningkatan target realisasinya,” kata Maswar.

Baca Juga :   Jimmi Ingatkan Pemkab Kutim Untuk Hadirkan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik

Maswar menekankan pentingnya langkah-langkah optimalisasi ini untuk memastikan bahwa PAD dapat sepenuhnya terserap dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah.

PAD yang dipergunakan secara maksimal, dengan program kerja yang terarah diyakini bisa mensejahterakan masyarakat. Kalau PAD dipergunakan disemua sektor tentu saja akan berdampak baik alias positif.

Dan yang paling akan merasakan dampak penggunaan PAD secara terarah adalah masyarakat. Masyarakat kita saat ini sudah cerdas-cerdas semua bahkan ada yang berfikir kritis. Mereka sudah mampu memahami terkait perkembangan wilayah kita. Ini jika kita berbicara tentang masyarakat yang ada di plosok desa sana.

Baca Juga :   Hj.Mulayana Optimis Perempuan Juga Bisa Jadi Pemimpin

Kalau untuk kelas mayarakat kota tentu saja mereka sudah sangat memahami. Terkait laju pembangunan di kota. Untuk itu seyogyanya pemerintah mengupayakan agar PAD benar-benar dikelola dengan baik dan terarah.

Jangan menunda-nunda jika memang ada, karena semakin program tidak dibuat dan tidak dijalankan maka semakin tertunda pembangunan daerah kita, dan semakin tertinggal kita. MAsyarakat juga pastinya masih belum sejahterah.

Baca Juga :   Perda Ketertiban Umum Harus Terapkan Prinsip Keadilan

Sebaiknya memang PAD betul-betul dipergunakan dan transparansi serta pengawasan terhadap penggunaan PAD perlu untuk dilakukan.

Berita Terkait

Pemerintah Kutim Susun Peta Digital untuk Tutup Blank Spot
RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan
Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN
Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas
Joni Abdi Setia: Pekerjaan PU Skala Besar, Isu Penumpukan Proyek Tidak Benar
Disdukcapil Kutim Terapkan Reward Punishment untuk Tingkatkan Disiplin dan Layani Difabel Lewat Loket Khusus
Disdukcapil Kutim Kawal Verifikasi Isbat Nikah di Teluk Pandan
Fraksi PPP: “RPJMD Tanpa Kepemimpinan Sekda Akan Jadi Dokumen Indah Tanpa Jejak”

Berita Terkait

Senin, 2 Maret 2026 - 19:20 WITA

Tepis Isu Salah, Pemkab Kutim Tegaskan Rp9 Miliar untuk Pengadaan 40 Ambulans

Rabu, 3 Desember 2025 - 10:09 WITA

RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan

Rabu, 3 Desember 2025 - 09:33 WITA

Bupati Bagikan Motor Operasional Untuk RT Teluk Lingga, Simbol Penguatan Akar Pemerintahan Kutim

Rabu, 3 Desember 2025 - 04:01 WITA

Ketika Predator Sungai Bengalon Banyak Menelan Korban: Kutim Siap Bagun Penangkaran Buaya

Senin, 1 Desember 2025 - 03:50 WITA

Kutim Samakan Irama Pendidikan: BOSDA Kini Mengalir ke Madrasah, Tak Lagi Hanya Sekolah Negeri

Senin, 1 Desember 2025 - 03:45 WITA

Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN

Senin, 1 Desember 2025 - 03:39 WITA

Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas

Jumat, 28 November 2025 - 23:41 WITA

Disdukcapil Kutim Optimalkan Layanan e-KTP di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran

Berita Terbaru