Kegiatan Bimtek OPD Banyak Dilakukan di Luar Daerah, Yan: Imbas Bangunan Tak Terurus di Kutim

- Redaksi

Rabu, 13 November 2024 - 15:59 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Legislator Kutim, Yan (dok: kaltimterkini)

Legislator Kutim, Yan (dok: kaltimterkini)

Loading

KUTAI TIMUR – Jelang penghujung tahun, terpantau banyak organisasi perangkat daerah yang menggelar kegiatan di luar daerah, seperti bimbingan teknis (Bimtek).

Menganggapi hal tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Yan, menilai hal ini merupakan imbas dari Kutai Timur yng kurang memiliki sarana yang memadai untuk mengakomodir kegiatan OPD.

“Gedung-gedung kita kan sebenarnya banyak hanya saja tidak terurus, mana mau pemerintah ke sana kumuh begitu. Tentu mereka pergi cari yang nyaman,” kata Yan kepada awak media, Rabu (13/11/2024).

Baca Juga :   Abdi Firdaus Tetap Perhatikan Masyarakat

Karena itu dia meminta pemerintah lebih memperhatikan hal tersebut, diajuga sangat menyayangkan lantaran gedung milik pemerintah yang kini tidak terurus itu, dibangun dengan dana yang tidak sedikit.

“Jadi tolong diperhatikanlah. Kita butuhkan perawatan, manfaatkan, bikin dia bagus agar tidak lagi jauh-jauh pergi bimtek,” pinta Politisi Partai Gerindra ini.

Saat ditanyai awak media terkait upaya pengawasan yang dilakukan DPRD Kutim, Yan mengakui bahwa pihaknya kurang maksimal dalam hal ini, termasuk komisi yang menaungi bidang aset.

Baca Juga :   Baharuddin Muin: Pembangunan IKN Harus Seimbang dengan Peningkatan SDM Lokal

“Ini adalah salah satu kelemahan DPR terkait komisi yang membidangi aset, tapi saya lihat DPR juga sudah menegur pemerintah bagaimana dengan gedung ini dan itu dan itu bisa dibilang sebagai bentuk pengawasan kita, meskipun memang kurang maksimal,” ungkap Yan.

Dampaknya kata dia, beberapa bangunan sudah mulai dibenahi, seperti stadion yang telah dibersihkan.

Baca Juga :   Pandangan Umum Fraksi PPP pada Raperda APBD TA 2025 di Kabupaten Kutai Timur

Meski begitu, dia berharap kesadaran untuk memfungsikan kembali bangunan-bangunan tersebut, tidak saja dilatarbelakangi momen pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Tapi kita berharap pemerintah bisa terus merawat itu dan memanfaatkannya dengan baik dan rutinitas itu jangan hanya Pilkada, karena kita mau ini terus berlanjut,” tandasnya. (adv/res)

Berita Terkait

Tepis Isu Salah, Pemkab Kutim Tegaskan Rp9 Miliar untuk Pengadaan 40 Ambulans
Pemerintah Kutim Susun Peta Digital untuk Tutup Blank Spot
RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan
Bupati Bagikan Motor Operasional Untuk RT Teluk Lingga, Simbol Penguatan Akar Pemerintahan Kutim
Ketika Predator Sungai Bengalon Banyak Menelan Korban: Kutim Siap Bagun Penangkaran Buaya
Kutim Samakan Irama Pendidikan: BOSDA Kini Mengalir ke Madrasah, Tak Lagi Hanya Sekolah Negeri
Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN
Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas

Berita Terkait

Senin, 2 Maret 2026 - 19:20 WITA

Tepis Isu Salah, Pemkab Kutim Tegaskan Rp9 Miliar untuk Pengadaan 40 Ambulans

Rabu, 3 Desember 2025 - 10:09 WITA

RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan

Rabu, 3 Desember 2025 - 09:33 WITA

Bupati Bagikan Motor Operasional Untuk RT Teluk Lingga, Simbol Penguatan Akar Pemerintahan Kutim

Rabu, 3 Desember 2025 - 04:01 WITA

Ketika Predator Sungai Bengalon Banyak Menelan Korban: Kutim Siap Bagun Penangkaran Buaya

Senin, 1 Desember 2025 - 03:50 WITA

Kutim Samakan Irama Pendidikan: BOSDA Kini Mengalir ke Madrasah, Tak Lagi Hanya Sekolah Negeri

Senin, 1 Desember 2025 - 03:45 WITA

Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN

Senin, 1 Desember 2025 - 03:39 WITA

Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas

Jumat, 28 November 2025 - 23:41 WITA

Disdukcapil Kutim Optimalkan Layanan e-KTP di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran

Berita Terbaru