Begini Acuan Pendataan Kemisikinan di Kutim

- Redaksi

Senin, 28 November 2022 - 07:49 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Loading

Kutai Timur – Plt Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Budi Mulia ungkap beberapa faktor yang dijadikan acuan dalam pendataan angka kemiskinan.

Yakni dari faktor kesehatan, Budi mengatakan BPJS atau jaminan kesehatan juga menjadi indikator penilaian. Apabila seseorang tersebut tidak memiliki karena tidak sanggup membayar, maka masuk kategori.

Baca Juga :   Perda PPBKP Kutim Disahkan, Seskab Rizali Hadi: Semoga Memberikan Rasa Aman Bagi Masyarakat

“Atau misal dia pakai yang gratis dari pemerintah, itu masuk juga. Itu kan daftarnya pakai Nomor Induk Kependudukan (NIK), nah disitu nanti kita bantu administrasinya juga,” ucapnya.

Segi pendidikan, dalam garis kemiskinan yang terjadi di Indonesia, biasanya keluarga miskin tidak ada yang tamat sekolah, atau tidak memenuhinya wajib belajar 12 tahun.

Baca Juga :   Zainal Abidin Berharap Perhatian Terhadap Budaya Lebih Ditingkatkan Lagi

“Jadi misal dia lulus SD saja, atau SMP saja. Nah itu bisa masuk juga, walau sebenarnya tidak menutup kemungkinan ada yang bisa sukses juga tanpa sekolah, tapi itu rata-rata yang terjadi,” terangnya.

Bangunan rumah, ternyata mempengaruhi penilaian yang dilakukan. Penilaian juga dilakukan dengan teliti mulai dari atap, dinding, lantai, fasilitas rumah, kamar mandi, kamar tidur dan sanitasinya.

Baca Juga :   Sebanyak 1.607 RT Bakal Mendapatkan Bantuan Program Rp 50 juta per RT

“Juga berapa kali mereka kunjungan ke pos yandu untuk anak-anak mereka itu. Nanti disitu ketahuan kan datanya,” imbuhnya.(Adv/Nur)

Berita Terkait

Pemkab Kutim Selenggarakan Upacara Hari Guru Nasional, Dipimpin Bupati Ardiansyah
Pemkab Kutim Gelar HGN, Usung Tema Guru Hebat Indonesia Hebat
Pemkab Kutim Gelar Apel Gabungan 3 Hari Sebelum Hari Pemilihan Kepala Daerah 2024
AHK Tutup Pesta Rakyat Seni Kebudayaan: Ini Juga Bentuk Dukungan Pemerintah bagi UMKM
Pemkab Kutim Gelar Tindal Lanjut Hasil Pemeriksaan Pastikan WTP dari BPK Dapat Dipertahankan
Pemkab Kutim Sampaikan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna ke-XIX
PJS Bupati Kutim Soroti Netralitas ASN: Sudah 3 yang Berkasus
2 kantor kecamatan di Kutai Timur Diispeksi Mendadak Pjs Bupati Agus Hari Kesuma

Berita Terkait

Sabtu, 8 Februari 2025 - 20:05 WITA

Sayid Anjas Salurkan Tabung Gas 3 Kg dengan Harga Murah untuk Warga Sangatta Utara

Selasa, 4 Februari 2025 - 14:14 WITA

Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kutim Bahas Perubahan Roster Kerja

Senin, 9 Desember 2024 - 23:28 WITA

DPRD Kaltim Desak Pemkot Balikpapan Siapkan Infrastruktur Hadapi Lonjakan Penduduk IKN

Senin, 9 Desember 2024 - 23:15 WITA

Baharuddin Demmu: Pengelolaan SDA Kaltim Harus Ramah Lingkungan dan Berkeadilan

Senin, 9 Desember 2024 - 22:09 WITA

Lemahnya Implementasi Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok, DPRD Kaltim Angkat Suara

Senin, 9 Desember 2024 - 21:18 WITA

Ananda Emira Moeis: Database Pertanian Jadi Fondasi Ketahanan Pangan di Era IKN

Senin, 9 Desember 2024 - 21:01 WITA

Syarifatul Sya’diah Dorong Pemerataan Pendidikan di Pedalaman Berau

Senin, 9 Desember 2024 - 19:40 WITA

Yonavia Desak Perbaikan Jalan dan Akses Air Bersih di Kubar dan Mahulu

Berita Terbaru

DPRD Kutim

Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kutim Bahas Perubahan Roster Kerja

Selasa, 4 Feb 2025 - 14:14 WITA

Opini

FENOMENA FEODALISME MENTAL DIKALANGAN MAHASISWA.

Kamis, 26 Des 2024 - 22:34 WITA