Sangatta– DPRD Kabupaten Kutai Timur baru saja melaksanakan kegiatan rapat paripurna, dalam rapat tersebut yang menjadi agenda adalah Penyampaian Tanggapan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Hadir 21 orang anggota DRPD dari total 41 orang. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Juliansyah membenarkan jumlah anggota yang hadir dan menandatangani.
Zubair selaku Asisten II Bidang Prekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim,mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh fraksi-fraksi yang telah memberikan pandangannya terhadap rancangan APBD TA 2024 yang kami usulkan secara konstruktif.
“Semoga kita bisa menghasilkan konsensus yang solid pada pertemuan ini demi kemajuan Kabupaten Kutim tercinta,” katanya.
Kata dia, pemerintah juga sangat mengapresiasi respons positif dari Fraksi Nasdem, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat dan Fraksi PDI Perjuangan terkait dengan penambahan pendapatan daerah baik dari PAD maupun pendapatan transfer. Tentunya secara prinsip, tanggapan fraksi-fraksi tersebut sangat subtantif bagi pembangunan Kutim pada 2024 mendatang.
“Rekan-rekan dari Fraksi Demokrat, terkait usulannya tentang orientasi anggaran pada hasil atau output, kami sepenuhnya sepakat bahwa paradigma penyerapan anggaran harus berbasis pada kinerja dan output,” tegas Zubair.
Tak hanya itu, pihaknya juga mengucapkan terima kasih atas pandangan mengenai pembangunan Pelabuhan Kenyamukan guna memperlancar distribusi ekonomi daerah.
Menurutnya, catatan tersebut sangat penting sebagaimana masukan untuk memaksimalkan pendapatan daerah pada poin optimalisasi sumber pajak, serta pemerataan akses dan layanan pendidikan ataupun kesehatan di tiap-tiap kecamatan pada Kabupaten Kutim.
Selain itu, pihaknya juga bersepakat dengan pendapat dan catatan dari rekanrekan Fraksi Amanat Keadilan Berkarya mengenai penguatan sektor riil UMKM, monitoring penyertaan modal negara, efisiensi belanja daerah atau yang lainnya.
Zubair menjelaskan bahwa ada kesepakatan terkait belanja pemerintah pada sektor riil dan efisiensi anggaran adalah semangat good governance yang perlu dipegang teguh,” ujar Zubair. (adm)
