Sangatta – Penetapan jumlah anggaran daerah selalu di tunggu-tunggu oleh banyak pihak yang memiliki kepentingan. Namun, Sering kali penetapan anggaran tersebut menemui keterlambatan karena alasan tertentu.
Joni selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, membenarkan bahawa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur kerap mengalami kemunduran.
Joni menjelaskan dihadapan awak media pada Jumat (27/10/2023) bahwa penyebab utama dari kemunduran pembahasan APBD ini adalah kompleksitas sistem penganggaran yang diterapkan saat ini, yang terbilang lebih rumit daripada sebelumnya. Akibatnya, tahap-tahap pembahasan anggaran mengalami keterlambatan, tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Nanti di Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD), nanti ini atau yang lain yang membuat kita agak kesulitan dalam proses pembahasan APBD,” ucapnya
Menyikapi hal ini, Joni berharap pada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai pemerintah, khususnya teknisi yang bertanggung jawab atas sistem SIPD yang diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan penganggaran.
Ia juga menilai pentingnya pemerintah daerah memberikan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan sistem dan kemajuan dalam pengelolaan anggaran. Upaya ini dianggap sebagai langkah persiapan penting, terutama mengingat rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) yang akan segera dilaksanakan ke Kalimantan Timur.
“Jangan sampai kurangnya pemahaman kita membuat kita tertinggal dari daerah lain,” pungkas Joni.
Joni meminta pemerintah daerah untuk berbenah diri untuk bisa bersaing bersaing dengan wilayah daerah lain dan bersiap menyongsong masa depan yang semakin kompleks, terutama dengan perpindahan IKN ke wilayah Kalimantan Timur.
“Tapi saya tetap yakin untuk tahun ini, pemerintah daerah tetap maksimal dalam proses penyerapan anggaran, karena program infrastruktur kita dilapangkan sudah mulai berjalan,” jelasnya.(adm1)
