Kutai Timur – Beberapa perangkat daerah di Kabupaten Kutai Timur menghadapi kesulitan dalam merealisasikan anggaran akibat kendala teknis pada sistem online yang digunakan, terutama pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kepala Bagian Pembangunan Kutai Timur, Bowo Asmoro, menjelaskan bahwa evaluasi terhadap realisasi anggaran di masing-masing perangkat daerah dilakukan dengan memberikan penilaian berbasis zona. “Zona merah diberikan kepada perangkat daerah yang realisasi anggarannya masih jauh dari target, sementara zona hijau menandakan perangkat yang sudah hampir mencapai target anggarannya,” ujar Bowo.
Meskipun diharapkan sistem SIPD dapat mempercepat proses administrasi anggaran, kenyataannya justru banyak kendala teknis yang memperlambat realisasi dana. Bowo mengakui bahwa masalah pada sistem ini menjadi tantangan besar bagi perangkat daerah. “Sistem yang kita gunakan sebenarnya sudah cukup baik, namun kendala teknis, terutama pada SIPD, sering kali menghambat proses pencairan anggaran,” tambahnya.
Masalah teknis ini menyebabkan banyak perangkat daerah kesulitan dalam mencairkan anggaran meskipun proses administrasi lainnya sudah selesai. “SPD sering kali macet, ini menyebabkan perangkat daerah kesulitan untuk mencairkan pembayaran, padahal mereka sudah menyelesaikan tahapan lainnya,” ungkap Bowo. Akibatnya, pelaksanaan program-program kerja yang telah direncanakan pun menjadi terhambat.
Pemkab Kutai Timur kini berupaya mencari solusi atas masalah teknis ini agar realisasi anggaran dapat segera dipercepat, dan pembangunan di wilayah ini tidak terganggu lebih lanjut. Meskipun sistem SIPD diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, hambatan teknis ini menunjukkan perlunya perbaikan agar proses administrasi berjalan lancar. (Adv)
