SAMARINDA – Meskipun Kalimantan Timur (Kaltim) mencatatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Kalimantan dengan angka 78,2 pada akhir 2023, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), mengkritisi ketimpangan pembangunan yang terjadi di provinsi tersebut.
Menurutnya, meski capaian IPM secara keseluruhan cukup baik, tidak semua wilayah di Kaltim merasakan dampaknya secara merata.
“Ketimpangan ini menunjukkan bahwa tingginya IPM provinsi belum menyentuh semua daerah secara merata, terutama antara kabupaten dan kota,” ungkap Hasanuddin.
Sebagai contoh, Kabupaten Mahakam Ulu memiliki IPM terendah di Kaltim dengan angka 69,59, sementara Kota Samarinda mencatatkan IPM tertinggi 82,32.
Hamas juga menyoroti masalah kemiskinan yang masih tinggi meski Kaltim memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tertinggi kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta.
Dengan PDRB yang tinggi, angka kemiskinan seharusnya dapat ditekan lebih rendah, namun pada 2023 kemiskinan di Kaltim masih tercatat di angka 6,11 persen, dan kemiskinan ekstrem mencapai 1,55 persen, tertinggi di Kalimantan.
“Kami butuh strategi pembangunan yang lebih efektif dan terukur untuk menekan kemiskinan, bukan hanya mengandalkan angka PDRB yang tinggi,” ungkapnya.
Hasanuddin mengungkapkan upaya pemerintah provinsi sejauh ini belum cukup tepat sasaran, sehingga perlu ada evaluasi mendalam agar dana yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kaltim.
Selain itu, Hasanuddin juga mengungkapkan bahwa transparansi dan akses DPRD Kaltim dalam memantau program pembangunan perlu ditingkatkan.
Saat ini, DPRD hanya memiliki wewenang untuk verifikasi awal dan rekapitulasi usulan kegiatan yang diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Dia menginginkan DPRD memiliki otoritas lebih untuk mengawasi perkembangan tersebut, meskipun tidak memiliki hak untuk memverifikasi ulang usulan.
Melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2024-2029, Hasanuddin berharap agar pemerintah provinsi dapat menjadikan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.
Politisi Partai Golkar itu mengingatkan keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan Kaltim harus dilihat secara menyeluruh, meliputi kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta keberlanjutan lingkungan hidup,” pungkasnya. (adv)
