Mulyana, Minta Pemkab Kutim Jabarkan Detail Penggunaan APBD 2023

- Redaksi

Kamis, 13 Juni 2024 - 22:40 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Loading

Sangatta – Anggota DPRD Kutai Timur, Mulyana, dari Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk menjabarkan lebih mendetail penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Permintaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran tersebut betul-betul tepat sasaran.

Pada APBD 2023, pendapatan transfer Pemkab Kutim sebesar Rp 7,44 triliun merupakan pendapatan yang didasarkan pada entitas pelaporan dengan tujuan utama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Mulyana menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran ini agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana tersebut dialokasikan dan digunakan.

Baca Juga :   Jimmy: Perlu Dukungan APBN untuk Perbaikan Jalan di Kutai Timur

“Pada APBd 2023 pendapatn tranfer pemkab kutim senilai rp 7,44 triliun merupakan pendapatan yang didasrkan pada entitas pelaporan dengan tujuan utama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan pada masyarakat. Karena itu perlu di jabarkan dengan detail penggunaan anggran tersebut,” kata Mulyana.

Mulyana berharap dengan penjabaran yang detail, masyarakat dapat melihat bahwa anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan mereka. Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Baca Juga :   Leni Angriani Usulkan Sekolah Online Kembali Diterapkan untuk SLTA

Jika detail program yang dilaksanakan juga di jabarkan maka secara otomatis anggaran sudah bisa diperkirakan. Jika arah penggunaan anggaran sudah terarah, harapanya anggaran dapat digunakan semaksimal mungkin.

Masyarakat sangat menantikan pembangunan Kutai Timur yang berkesinambungan, sektor – sektor yang membutuhkan percepatan pembangunan termasuk pelayanan publik sangat dinanti masyarakat.

Infrastruktur juga menjadi hal yang dinanti. Apalagi melihat kenyataan, Pembangunan jalan-jalan yang ada di Kutai Timur belum sepenuhnya berjalan dengan baik, untuk itu pemerintah wajib memfocuskan diri pada program pembanguna infrastruktus agar dapat dinikmati oleh masyarakat.

Baca Juga :   Kegiatan Bimtek OPD Banyak Dilakukan di Luar Daerah, Yan: Imbas Bangunan Tak Terurus di Kutim

Berita Terkait

Pemerintah Kutim Susun Peta Digital untuk Tutup Blank Spot
RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan
Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN
Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas
Joni Abdi Setia: Pekerjaan PU Skala Besar, Isu Penumpukan Proyek Tidak Benar
Disdukcapil Kutim Terapkan Reward Punishment untuk Tingkatkan Disiplin dan Layani Difabel Lewat Loket Khusus
Disdukcapil Kutim Kawal Verifikasi Isbat Nikah di Teluk Pandan
Fraksi PPP: “RPJMD Tanpa Kepemimpinan Sekda Akan Jadi Dokumen Indah Tanpa Jejak”

Berita Terkait

Senin, 2 Maret 2026 - 19:20 WITA

Tepis Isu Salah, Pemkab Kutim Tegaskan Rp9 Miliar untuk Pengadaan 40 Ambulans

Rabu, 3 Desember 2025 - 10:09 WITA

RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan

Rabu, 3 Desember 2025 - 09:33 WITA

Bupati Bagikan Motor Operasional Untuk RT Teluk Lingga, Simbol Penguatan Akar Pemerintahan Kutim

Rabu, 3 Desember 2025 - 04:01 WITA

Ketika Predator Sungai Bengalon Banyak Menelan Korban: Kutim Siap Bagun Penangkaran Buaya

Senin, 1 Desember 2025 - 03:50 WITA

Kutim Samakan Irama Pendidikan: BOSDA Kini Mengalir ke Madrasah, Tak Lagi Hanya Sekolah Negeri

Senin, 1 Desember 2025 - 03:45 WITA

Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN

Senin, 1 Desember 2025 - 03:39 WITA

Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas

Jumat, 28 November 2025 - 23:41 WITA

Disdukcapil Kutim Optimalkan Layanan e-KTP di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran

Berita Terbaru